logo


2015, Pilkada Diadakan Serentak

Pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU tersebut juga mewajibkan negara untuk melakukan pemungutan suara serentak

21 Januari 2015 16:47 WIB

Ilustrasi Pilkada.(Ist)
Ilustrasi Pilkada.(Ist)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sidang Paripurna DPR RI kemarin (21/1) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) menjadi undang-undang. Dengan persetujuan DPR itu, maka pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan kembali ke pemilihan langsung.

"Setelah persetujuan itu pemerintah dan DPR perlu lebih lanjut melakukan pembahasan untuk menyelesaikan kedua undang-undang itu karena masa persidangan kedua DPR terbatas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (20/1).

Pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU tersebut juga mewajibkan negara untuk melakukan pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan tahun yang sama pada tahun 2015.


Ruki Bantah Tudingan soal Revisi UU KPK, DPR: Aneh

Pemerintah mengaku optimistis dengan diberlakukannya Pilkada serentak pada 2015, tidak akan mengganggu proses tahapan pilkada yang dilakukan oleh KPU dan KPU Daerah.

Sementara itu, ada PR yang harus dikerjakan pemerintah dan DPR pasca pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU, salah satunya yang akan dibahas kelanjutannya adalah mengenai tahapan pelaksanaan, penyelesaian sengketa, dampak Pilkada serentak, menurut Mendagri, hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut, karena terbatasnya waktu persidangan ini, sehingga secara intensif pemerintah membuka diri bersama dengan DPR, sehingga akan secara cepat menyelesaikan perubahan UU ini.

Mendagri meyakini, perubahan terbatas itu tidak akan mengganggu proses tahapan-tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum Gubernur, Bupati dan Walikota. “Hal ini mengingat, bahwa pada tahun 2015, terdapat 204 daerah otonom yang akan melakukan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,”terangnya.

DPR Abaikan ICW dalam Proses Seleksi Capim KPK

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan