logo


Demokrat Tetap Larang Koruptor Nyaleg, Ini Alasannya

Pro kontra pelarangan koruptor nyaleg terjawab dengan penerbitan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi nyaleg. Demokrat pun melakukannya pula.

2 Juli 2018 07:40 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Antara

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sebelumnya terdapat pro kontra di dalam lembaga pemerintahan soal larangan nyaleg bagi koruptor.

Semua itu akhirnya terjawab sudah dengan secara resminya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi atau koruptor menjadi calon anggota legislatif di Pemilu Serentak 2019 nanti.

Partai Demokrat adalah salah satu yang menyetujui larangan tersebut. Bukan hanya untuk menjalankan keputusan KPU alasannya, tetapi karena memang partai pimpinan SBY ini memiliki pakta integritas yang harus dijalankan.


Waduh! Prabowo Ingin Pindahkan Makam, Orang Ini Sebut Haram

Dalam poin ke-8 pakta integritas misalnya, pakta yang diumumkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 silam itu, menyebutkan mereka yang terlibat atau terpidana korupsi dan kejahatan berat lain, bersedia mengundurkan diri dari jajaran partai.

Lho! Rival Sebut Pilkada Tak Fair, Ganjar Malah Beri Saran

Halaman: 
Penulis : Dela Fahriana