logo


Gugatan Pidato "Pribumi" Anies Ditolak Majelis Hakim, Ini yang akan Dilakukan Penggugat

Hingga saat ini, Daniel belum memutuskan untuk ajukan banding.

4 Juni 2018 14:40 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Tarawih Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri Tarawih Akbar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (26/5). Jitunews/FPC/Muhammad Rifqi Riyanto

Perwakilan Tim Advokasi Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) Daniel Tonapa Masiku masih akan terus berusaha agar gugatannya terhadap pernyataan 'pribumi' Gubernur Jakarta Anies Baswedan dikabulkan.

Gugatan yang sebelumnya dilayangkannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018). Hingga saat ini, Daniel belum memutuskan untuk ajukan banding.

Daniel mengatakan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Taktis bukan dalam ranah perdata hukum. Artinya ada hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat.


Sandiaga Uno Bantah Gubernur DKI Serukan Zakat Rp 1 Juta ke Pak Lurah

"Sehingga kami bisa megambil keputusan apakah kami mengajukan banding atau mengajukan gugatan baru sebagaimana di pertimbangan putusan bahwa pengguat sebagai warga negara bisa mengajukan citizen lawsuite," kata Daniel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).

Sebagaimana diketahui, gugatan terkait pidato "pribumi" Anies diajukan oleh Tim Advokasi Antidiskriminasi Ras dan Etnis (Taktis) beberapa waktu lalu.

Taktis menilai pidato Anies melanggar Pasal 4 huruf b angka 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi:

Pasal 4 huruf b angka 2

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain

Pasal 13

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya.

Majelis hakim yang menolak gugatan itu berpendapat bahwa gugatan itu bukan perdata sehingga tidak dapat diterima.

"Menimbang gugatan bukan perdata, maka tidak dapat diterima. Maka eksepsi tergugat dapat dikabulkan," ujar ketua majelis hakim Tafsir Sembiring saat membacakan amar putusan

Ditargetkan Kumpulkan Zakat Rp 138 Juta, Lurah Cilandak Barat Bikin Strategi

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas