logo


Pemerintah Diminta Keluarkan Delik Khusus untuk Tipikor dalam RKUHP

KPK menghormati semangat untuk mensistematisasi RKUHP. Namun, KPK berharap, kepentingan penegak hukum turut menjadi prioritas.

31 Mei 2018 12:26 WIB

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah segera mengeluarkan delik-delik khusus agar pembahasan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera selesai.

Ada sejumlah kategori pidana yang menurut KPK perlu diatur dalam delik khusus.

"KPK mengusulkan pemerintah mengeluarkan delik-delik khusus seperti tindak pidana korupsi, narkotika, pelanggaran HAM, pencucian uang, tindak pidana terorisme, sehingga delik-delik khusus diatur seluruhnya di luar RKUHP," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5).


Sekarung e-KTP yang Tercecer Adalah Barang Bukti KPK

Syarif menegaskan, KPK menghormati semangat untuk mensistematisasi RKUHP. Namun, KPK berharap, kepentingan penegak hukum turut menjadi prioritas.

"Sehingga pengaturannya sepatutnya memilih mana yang lebih dirasa efektif oleh penegak hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi," ujarnya pula.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK memandang pengaturan delik korupsi secara keseluruhan pada UU khusus atau UU Tipikor seperti yang ada saat ini dinilai lebih efektif.

Lebih lanjut, ia menyatakan revisi delik korupsi akan lebih efektif dan sederhana dilakukan melalui revisi UU Tipikor, termasuk kebutuhan untuk memasukkan ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang belum masuk ke dalam UU Tipikor maupun penyesuaian dan peningkatan sanksi bagi pelaku korupsi.

"KPK mengingatkan pada semua pihak bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berakibat sangat buruk terhadap bangsa ini. Keseriusan kita semua dalam pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan," ujarnya.

Sikap dan aturan-aturan yang memperlemah pemberantasan korupsi, kata dia, tentu akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa ini.

"Sinyal pemberantasan korupsi kami harap disampaikan secara tegas dan jelas karena pesan pemberantasan korupsi tidak dapat disampaikan dengan setengah hati," kata Syarif.

Ketua KPK: Novel Masih Jadi Utang Pimpinan

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas