logo


Resmi Dibubarkan, Pendukung HTI Diharapkan kembali Jaga Persatuan Nasional

Massa pendukung HTI diharapkan kembali bersama-sama membangun negara dan kembali menjadi warga negara yang baik menjaga persatuan.

7 Mei 2018 20:21 WIB

Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jitunews/Rezaldy

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Menteri Hukum dan HAM ditolak.

Pihak tergugat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, melalui kuasa hukumnya Ignasius Andi, berharap agar semua pihak tidak memandang dibatalkan gugatan HTI itu sebagai genderang perang.

Ignasius juga berharap agar massa pendukung HTI kembali bersama-sama membangun negara dan kembali menjadi warga negara yang baik menjaga persatuan.


Sayangkan HTI Dibubarkan, Fadli: Tidak Boleh Ada Ormas Diberangus Negara

"Mari kita bangun Indonesia yang lebih maju, baik dan makmur," kata Ignasius di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Diberitakan sebelumnya, saat sidang itu berlangsung, massa simpatisan dan pendukung HTI menggelar aksi di luar gedung pengadilan. Mereka menolak putusan pengadilan yang membatalkan gugatan HTI. Teriakan takbir dan orasi dengan kata-kata khilafah dikumandangkan para pese'rta aksi.

"Yang tadi dibahas adalah aspek prosedur, tapi ternyata aspek subtansial tidak dibahas. Kita dikatakan akan mengganti UUD 45 dan pancasila," teriak orator aksi itu.

HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum. Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan status hukum ormas tersebut dibatalkan.

Putusan PTUN Tepat, Istana Persilakan Eks HTI untuk Berorganisasi dan Gabung Parpol

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas