logo


Fadli Zon Inisiasi Pembentukan Pansus TKA, Begini Reaksi Menteri Hanif

Kata Hanif, Perpres tentang TKA tidak perlu dipolitisasi di tahun tahun politik

26 April 2018 20:11 WIB

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri.
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Beberapa fraksi di DPR mewacanakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menjadi pengusul pertama dan menginisiasi penandatangan dibentuknya Pansus TKA.

Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, enggan membahas wacana pansus Angket tersebut.

Menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak perlu dipolitisasi di tahun tahun politik.


Perpres TKA Jadi Polemik, Menaker: Hanya Menekankan Pada Penyerderhanaan Perizinan Saja

“Udahlah, ini tahun politik. Saya nggak mau bahas itu,” ujar Hanif di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/4).

Hanif menjelaskan bahwa Perpres tersebut hanya menekankan pada penyerderhanaan perizinan TKA yang akan bekerja di Indonesia.

“Yang penting orang baca dulu aja itu Perpres-nya. Kalau mau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) silakan saja, itu hak politik negara. Tapi buat saya apa yang mau di uji. Wong itu untuk mengatur perizinan lebih mudah,” jelasnya.

Hanif lantas menegaskan bahwa urgensi dari diterbitkan Perpres TKA itu oleh Presiden Jokowi adalah untuk meningkatkan investasi Indonesia.

“Tujuan utamanya untuk menciptakan lapangan kerja dari investasi. Sehingga iklim investasinya kita buat makin kondusif. Kenapa harus investasi karna APBN kita nggak cukup. Sehingga kita harus genjot ekspor, harus genjot konsumsi publik, kita harus genjot investasinya. Ini tujuan untuk bangsa dan bernegara. Tujuannya untuk khalayak, ya jangan dipolitisasi,” pungkasnya.

TKA Ilegal Masuk Indonesia, Menaker: Itu Pelanggaran Kasus, Jangan Dikaitkan dengan Perpres TKA

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana