logo


PPP: Menaker Tampak Menerapkan Manajemen ‘Pemadam Kebakaran’ dalam Merespon Isu TKA

PPP mengingatkan pemerintah,agar hati-hati dalam membuat rumusan perubahan di Perpres 20/2018.

26 April 2018 13:24 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati, mengaku, pihaknya sejak awal sudah mengingatkan pemerintah tentang polemik keberadaan Perpres No. 20 Tahun 2018 yang kini isunya dirasa sangat-sangat sensitif. Ia pun lantas mengingatkan pemerintah, agar berhati-hati dalam membuat rumusan perubahan Perpres 20 Tahun 2018.

“Sayangnya, pengelolaan isu tentang TKA ini tidak secara baik dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja (Menaker). Menaker tampak menerapkan manajemen "pemadam kebakaran" dalam merespon persoalan ini. Sungguh sangat disayangkan,” tutur Reni di Jakarta pada hari Kamis (26/5).

Reni menilai, pemerintah, dalam hal ini Kementerian pemrakarsa Perpres yakni Kemennaker tampak mengindahkan sejumlah regulasi dalam pembentukan Perpres No. 20 Tahun 2018, seperti amanat UU No. 12 Tahun 2011 serta Perpres No. 87 Tahun 2014, khususnya dalam hal perencanaan penyusunan Perpres.


Ketua DPR: Temuan Ombudsman Soal ‘Serbuan’ TKA Harus Dibuktikan

“Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemrakarsa rancangan Perpres ini semestinya sejak awal mensosialisaskan rancangan Perpres kepada publik dalam rangka uji publik untuk menghindari polemik sebagaimana yang terjadi saat ini,” paparnya.

Lebih jauh, Reni mendesak Menaker, Hanif Dhakiri, untuk melakukan sosialisasi dan penjelasan secara gamblang dan terang dengan memberikan penjelasan yang komprehensif, logis dan rasional tentang TKA.

Ie menyebut, narasi yang dikonstruksi Menaker seperti membandingkan jumlah TKI di luar negeri dengan TKA di dalam negeri merupakan perbandingan yang tidak sebanding dan missleading. Alih-alih publik tercerahkan, kata Reni, narasi tersebut justru makin menyudutkan posisi pemerintah.

“Karenanya, Fraksi PPP DPR RI berkepentingan atas isu TKA ini untuk dijelaskan secara komprehensif kepada publik. Rumor soal keberadaan TKA yang telah muncul di publik beberapa tahun silam, nyatanya tidak dapat diklarifikasi dengan baik oleh Menaker sebagai leading sector persoalan ini,” keluhnya.

Tidak berhenti di situ, kata Reni, penjelasan Menaker tentang jumlah TKA hingga akhir tahun 2017 sebanyak 85.000 dari berbagai negara berbasis pada Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) juga berbeda dengan data yang dimiliki Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyebutkan tenaga kerja buruh kasar dari China sebanyak 157.000.

“Perbedaan data ini harus diperjelas agar publik tidak bingung. Pemerintah tentu sangat berkepentingan dengan validitas data tersebut agar polemik soal TKA tidak menjadi amunisi politik untuk mendiskreditkan pemerintah,” tuntasnya.

Soal Pansus TKA, DPR: Kemnaker Defensif, Akibatnya Presiden Jadi Sasaran Sinisme Publik

Halaman: 
Penulis : Riana