logo


Insiden Minyak Tumpah di Balikpapan: LSM, Akademisi, Pertamina, dan KLHK Sepakat Fokus pada Solusi

Hingga saat ini Pertamina telah menerjukan tim yang secara khusus melakukan verifikasi terkait pembersihan wilayah terdampak maupun penghitungan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat

26 April 2018 12:00 WIB

Armada kapal Pertamina untuk mempercepat proses pembersihan Teluk Balikpapan.
Armada kapal Pertamina untuk mempercepat proses pembersihan Teluk Balikpapan. Ist

Kemudian, Dianuari Kusumawardhani, ahli lingkungan dari Pertamina, dalam paparannya menyatakan bahwa pada kejadian tumpahan minyak Teluk Balikpapan, Pertamina membagi upaya penanganan ke dalam tiga fase utama, Coastal Clean Up, Identifikasi dan verifikasi dampak sosial ekonomi masyarakat dan pemulihan. Hingga saat ini, 2 tahapan awal tersebut secara paralel masih terus dilakukan sedangkan tahapan ketiga masih menunggu arahan dari KLHK.

“Hingga saat ini Pertamina telah menerjukan tim yang secara khusus melakukan verifikasi terkait pembersihan wilayah terdampak maupun penghitungan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Kami pun tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, tim ahli, LSM dan membuka diri terhadap masukan-masukan untuk mengoptimalkan penanganan yang tengah dilakukan. Ya termasuk dengan hadir pada seminar ini,” kata Dian.

Sementara itu, Heri Susanto, dari P3EK sebagai perpanjangan KLHK di wilayah Kalimantan Timur, menyatakan bahwa arahan ataupun rekomendasi atas upaya pemulihan memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.


Tim Verifikasi Dampak Lingkungan: 11 Kelurahan 100% Bersih dari Tumpahan Minyak

Menurutnya, penyusunan detail program hingga memperoleh persetujuan dari Menteri LHK harus melewati proses pemantauan yang sangat komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek.

“Tolong beri kami waktu dan kesempatan untuk dapat membuat kesimpulan dari fakta dan data yang kami temukan di lapangan. Ini kami lakukan juga untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat terdampak di masa mendatang”, ujar Heri.

Secara mendetail, Heri memaparkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, P3EK dan KLHK bergerak di bawah koridor UU 32 Tahun 2009 mengenai alokasi anggaran dari pemerintah maupun pihak korporasi terkait tumpahan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang juga ditunjang oleh PP 101 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri LH Tahun 2009.

Pertamina sebagai korporasi yang lokasi kerjanya menjadi area kejadian tumpahan diharap dapat terus berkoordinasi hingga rekomendasi program pemulihan disetujui oleh menteri LHK. Ia pun berharap seminar dan diskusi sejenis dapat dilakukan pula di kemudian hari agar solusi dan masukan terkait upaya pemulihan dapat diexplore lebih jauh.

Tumpahan Minyak di Balikpapan, Jonan: Kami Tunggu Hasil Investigasi Final

Halaman: 
Penulis : Riana