logo


Soal Perpres TKA, Siti Mufattahah: Pemerintah Hadirkan TKA Sebagai Investasi Sudah Benar

Siti berharap, pemerintah lebih antisipatif dalam melindungi dan berpihak kepada rakyat Indonesia

23 April 2018 16:48 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI, Siti Mufattahah
Anggota Komisi IX DPR RI, Siti Mufattahah ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Siti Mufattahah, mengaku, mendukung hal tersebut, namun dengan syarat TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah TKA dengan skill khusus dan pada level manajer ke atas.

“Itupun dengan syarat-syarat bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga diberi kesempatan bersaing dalam posisi yang sama dan harus lebih mengutamakan pekerja lokal jika memiliki kualifikasi yang sama. Jika TKA dilibatkan dalam pekerjaan kasar maka itu sangat menyakiti perasaan pekerja lokal mengingat kondisi lapangan kerja di dalam negeri masih terbatas dan SDM menganggur masih sangat banyak,” ujar Siti di Jakarta pada hari Senin (23/4).


Kritik Perpres TKA, Komisi IX: Minta Tingkatkan Pengawasan, Eh Pemerintah Malah Berikan Kemudahan

Dalam hal ini, Siti Mufattahah membenarkan masuknya TKA ke Indonesia dapat meningkatkan investasi, namun pemerintah juga harus bijak dalam menetapkan peraturan.

“Di sinilah pemerintah harus bijak, meski investor asing masuk ke Indonesia namun harus diatur agar investor asing itu tidak membawa TKA berlebihan. Seharusnya yang diperbolehkan adalah pada level manajer ke atas dengan pekerjaan yang spesifik dan yang tidak mampu dikerjakan oleh pekerja lokal atau SDM kita tidak ada yang memiliki kualifikasi pada level dan pekerjaan tersebut,” tambahnya.

Kendati demikian, Siti berharap, pemerintah lebih antisipatif dalam melindungi dan berpihak kepada rakyat Indonesia. Dalam hal ini TKA yang bekerja di Indonesia ini diarahkan sebagai tenaga ahli yang mendampingi para pimpinan perusahaan/instansi yang berasal dari pekerja lokal.

“Tentunya dengan batasan waktu, bukan selamanya. Jabatan struktur pimpinan dipegang oleh pekerja lokal dan jika kurang mampu maka boleh didampingi oleh TKA yang memang kompeten di bidang itu,” tuturnya.

“Nah, kalau ini terjadi, saya salut dengan pemerintah. Berarti pemerintah memiliki dan menjaga nasionalisme sehingga memperkecil efek penguasaan asing pada sektor-sektor ekonomi di negara kita,” pungkasnya.

Soal TKA, Ini Permintaan SBY ke Jokowi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana