logo


Kritik Perpres TKA, Komisi IX: Minta Tingkatkan Pengawasan, Eh Pemerintah Malah Berikan Kemudahan

Menurut Saleh, persoalan TKA sudah lama menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI.

20 April 2018 18:00 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai aneh oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Menurut Saleh, persoalan TKA sudah lama menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI. Bahkan, pada 2016 telah Komisi IX telah membentuk Panja untuk meneliti keberadaan TKA yang ada di Indonesia. Bahkan hasil rekomendasi panja tersebut telah diberikan secara resmi ke Pemerintah.

“Kelihatannya, rekomendasi Panja itu belum maksimal dilaksanakan. Malah terkesan aneh jika kemudian presiden mengeluarkan Perpres 20/2018. Paradoks kan? Komisi IX meminta tingkatkan pengawasan, eh pemerintah malah memberikan kemudahan,” ujar Saleh di Jakarta, Jumat (20/4).


Soal Perpres TKA, Fahri Hamzah: Pelanggaran Terhadap Undang Undang

Lebih lanjut, Saleh mengatakan bahwa ada lima poin penting rekomendasi Panja TKA Komisi IX DPR RI tersebut. Dimana, salah satunya adalah mendesak pemerintah membentuk satuan tugas penanganan tenaga kerja asing ilegal yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, imigrasi, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Karena hasil rekomendasi Panja Komisi IX itu belum begitu diperhatikan, wajar jika kemudian ada yang ingin menaikkan fungsi pengawasan DPR ke level yang lebih tinggi dalam bentuk Pansus. Usulan ini saya kira serius, apalagi yang mengusulkan adalah pimpinan DPR,” tuturnya.

Politisi PAN ini menilai bahwa usulan dibentuk Pansus bisa ditindaklanjuti dengan membicarakan dengan lintas fraksi dan komisi di DPR.

“Yang jelas, jika sesuai dengan ketentuan yang ada, wacana tersebut tentu sangat mungkin diwujudkan. Namun demikian, saya mendesak agar niatnya harus tetap untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan Indonesia,” tuturnya.

“Bahkan, Pansus itu nanti sekalian aja mengusut penggunaan TKA yang konon banyak bekerja di proyek-proyek investasi asing di daerah. Pemerintah tidak perlu khawatir. Kalau memang tidak ada, kan Pansus ini sendiri nanti yang menjelaskan ke publik bahwa TKA itu tidak ada,” pungkasnya.

Perpres TKA 'Digoreng' di Tahun Politik, Pimpinan DPR: Tolong Kemnaker Menjelaskan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana