logo


KESDM Akan Wajibkan Premium Tersedia di Wilayah Jamali

Hal tersebut menyusul terjadinya kekurangan pasokan Premium di beberapa wilayah Indonesia.

9 April 2018 17:00 WIB

Selang pengisian BBM.
Selang pengisian BBM. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bakal menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Terutama pasokan Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) yang sebelumnya tidak termasuk jenis BBM khusus penugasan.

Sedangkan harga BBM Umum seperti Pertalite, Pertamax series dan BBM Umum yang dijual SPBU swasta, penetapan harganya harus melalui persetujuan pemerintah.

"Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut akan segera diterbitkan atau revisi peraturan. Perpres yang akan direvisi intinya, Premium (jenis BBM Khusus Penugasan) tidak saja di luar Jamali (Jawa Madura Bali), tapi untuk seluruh NKRI," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, pada konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada hari Senin (9/4).


KESDM Minta Pertamina Tak Kurangi Pasokan Premium

Hal tersebut menyusul terjadinya kekurangan pasokan Premium di beberapa wilayah Indonesia.

"Berdasarkan data BPH Migas, kita menyadari terjadi kekurangan pasokan Premium di wilayah Indonesia, itu benar terjadi. Untuk itu, perintah Presiden jelas, untuk Premium supaya pasokannya dijamin," tambah Wamen Arcandra.

Arcandra menegaskan, sebelumnya tidak ada penugasan pendistribusian premium di wilayah Jamali yang diatur dalam aturan tersebut.

"Kami juga melihat datanya, ada data kurang pasokan di wilayah Jamali. Makanya Presiden menugaskan BBM untuk jenis Premium," papar dia.

"Intinya Premium tidak saja di luar Jamali. Nantinya dalam waktu dekat dan sesegera mungkin untuk Jamali, seluruh NKRI, ini peraturan dalam bentuk perpres yang akan secepatnya ditandatangani Bapak Presiden," tandasnya.

Seperti diketahui, saat ini BBM yang harganya ditetapkan langsung oleh pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak adalah Solar dan Minyak Tanah yang merupakan BBM bersubsidi dan Premium yang merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium di luar Jawa Bali).

Sedangkan, di luar jenis BBM tersebut, yaitu BBM Umum seperti misalnya Pertalite, Pertamax series dan produk SPBU non Pertamina, harganya ditetapkan oleh Badan Usaha.

Kebijakan harga BBM umum tersebut akan segera diubah, sehingga penetapan harga BBM Umum akan melalui persetujuan pemerintah, dalam rangka pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

"Menyangkut Bahan Bakar Umum, ke depan setiap kenaikan harga maka wajib disetujui pemerintah terlebih dahulu. Baik Pertamina dan non-Pertamina kecuali untuk Avtur dan Industri. Karena pemerintah sangat concerned terhadap laju inflasi," ungkap Arcandra.

Adapun, beberapa peraturan yang direvisi terkait implementasi kebijakan BBM tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual eceran BBM.

KESDM: Premium, Solar dan Listrik Tidak Akan Naik Sampai 2019

Halaman: 
Penulis : Riana