logo


Komisi IX Kritisi Perpres Permudah TKA Masuk Tanah Air

Alasan pemerintah yang menyebut bahwa Perpres itu adalah untuk menarik inanvestasi asing dan memperbaiki perekonomian nasional juga dinilai Saleh tidak mendasar.

6 April 2018 17:16 WIB

Ilustrasi tenaga kerja asing.
Ilustrasi tenaga kerja asing. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai, kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kurang tepat.

“Dikeluarkannya Perpres 20 tahun 2018 dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat. Karena itu, publik tetap perlu mempelajari dan mengkritisi keluarnya Perpres tersebut. Terutama dari aspek keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal,” ujar Saleh di Jakarta, Jumat (6/4).

Alasan pemerintah yang menyebut bahwa Perpres itu adalah untuk menarik inanvestasi asing dan memperbaiki perekonomian nasional juga dinilai Saleh tidak mendasar.


Ketua DPR Minta Jonan Kaji Pencabutan Peraturan TKA di Sektor ESDM

“Kelihatannya alasan ini tidak mendasar, sebab selama ini orang asing yang mau berinvestasi selalu mendapat tempat dan dilindungi. Ada banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tanpa mengalami kendala sama sekali,” tuturnya.

Politisi PAN ini mengaku khawatir dengan adanya kemudahan bagi masuknya TKA ke Indonesia malah berdampak negatif. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

“Bisa saja, orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Dan tidak tertutup kemungkinan para TKA itu menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Saleh, tidak ada jaminan bahwa masuknya TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan besar. Kalau TKA dipermudah, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

“Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan,” pungkasnya.

Politikus PPP Desak Pemerintah Buat Rumusan Limitatif Masuknya TKA ke Indonesia

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana