logo


Menko PMK: Pemerintah Kaji Kembali Kebutuhan dan Rekrutmen Guru

Setelah sekian lama pemberlakuan moratorium guru, pemerintah kini bersiap membuka kembali kuota kebutuhan guru sambil memperbaiki tata kelolanya.

2 April 2018 17:19 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas PKH tahun 2019, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Kemenko PMK, Rabu (7/3) pagi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas PKH tahun 2019, di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Kemenko PMK, Rabu (7/3) pagi. Dok. Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Setelah sekian lama pemberlakuan moratorium guru, pemerintah kini bersiap membuka kembali kuota kebutuhan guru sambil memperbaiki tata kelolanya.

“Karena jangan sampai sekolah-sekolah kita kekurangan guru, meskipun sekarang rasio antara guru dengan murid sudah baik,” tandas Menko PMK Puan Maharani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin pagi (2/4).

Menko PMK dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan bahwa dalam rapat disepakati pula bahwa pemerintah akan mengkaji kembali jumlah pasti kebutuhan guru, penempatannya nanti, dan spesialisasi guru sesuai dengan mata pelajarannya.


Buka Big Bad Wolf Book Sale 2018, Menko PMK: Tingginya Pengunjung Tunjukkan Meningkatnya Minat Baca

“Kami juga sepakat mengkaji aturan hukum jam kerja guru, berapa lama mereka berada di sekolah, bertatap muka dengan murid di sekolah, dan sebagainya,” tambahnya lagi.

Menko PMK pada kesempatan ini juga menekankan perlunya koordinasi antara Kemendikbud, Kemenag, KemenPAN/RB, Kemenkeu, dan kementerian terkait lainnya dalam menjalankan tata kelola kebutuhan beserta rekrutmen guru.

“Yang paling penting adalah jangan sampai ada sekolah yang mengaku kekurangan guru karena itu dapat berarti menghambat upaya kita bersama mencerdaskan generasi muda bangsa. Jika sudah pasti berapa kebutuhannya, proses rekrutmen guru dan tata kelolanya dapat dijalankan secara bertahap mulai tahun 2018 ini hingga nanti tahun 2024,” ujarnya.

Menko PMK juga menjawab pertanyaan wartawan tentang guru honorer yang menurutnya juga terus dikaji agar supaya mereka dapat terus mengajar.
“Kita tentukan dulu jumlah pasti berapa kebutuhan guru, agar rasio yang sudah baik ini terus seimbang dan tidak ada lagi kasus kekurangan guru,” kata Menko PMK menutup keterangannya.

Menko PMK: Pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan