logo


Usul ke DPR, IDI Harapkan Fakultas Kedokteran Bisa Dinikmati Anak Miskin

Pendidikan kedokteran harus dapat dirasakan oleh anak orang miskin yang memiliki potensi untuk menjadi dokter yang bermutu yang kelak melayani masyarakat.

2 April 2018 16:59 WIB

Komite Bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) melakukan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (2/4).
Komite Bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) melakukan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (2/4). Dok. IDI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Komite Bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) melakukan audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI di Ruang Rapat Baleg DPR, Jakarta, Senin (2/4). 
Supratman Andi Agtas selaku Ketua Baleg menerima langsung pimpinan komite bersama itu yang juga didampingi oleh pengurus organisasi masing-masing baik yang dari pusat maupun sengaja datang dari daerah.

Pada kesempatan itu, Supratman menegaskan bahwa RUU Perubahan UU No.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) telah masuk dalam shortlist Prolegnas tahun 2018. Untuk itu, Supratman berjanji bakal mempelajari dokumen naskah akademik dan RUU yang telah disusun oleh komite bersama, jika masih ada kekurangan akan diperbaiki oleh Baleg. 

"RUU ini adalah inisiatif Baleg DPR RI maka draft awal tentunya akan disusun oleh Baleg untuk selanjutnya akan dilakukan harmonisasi," kata Supratman.


Setya Novanto Minta Diperiksa Dokter Lain, Ini Kata Jaksa KPK

Sementara itu, dr Ilham Oetama Marsis selaku Koordinator Komite Bersama menyampaikan secara garis besar mengenai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis dari usulan naskah akademik yang diserahkan kepada Baleg. Dia mengatakan bahwa pendidikan kedokteran harus ditransformasi agar dapat menjawab dan menyelesaikan sekian banyak permasalahan pendidikan dan pelayanan kedokteran di masa kini dan mendatang.

"Pendidikan kedokteran harus dapat dirasakan oleh anak orang miskin yang memiliki potensi untuk menjadi dokter yang bermutu yang kelak melayani masyarakat. Saat ini pendidikan kedokteran adalah pendidikan termahal dan terlama dari seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia," jelas Ilham Oetama Marsis.

Dalam usulan naskah akademik yang diserahkan Komite Bersama terdapat 14 poin utama yang diajukan dalam perubahan UU Dikdok, yaitu:

1. Model pendidikan kedokteran di Indonesia.

2. Pendirian FK/FKG.

3. Seleksi calon mahasiswa.

4. Pembiayaan pendidikan kedokteran.

5. Standard kompetensi dan standar pendidikan kedokteran.

6. Interensip.

7. Uji kompetensi.

8. Adaptasi.

9. Pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan.

10. Ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi.

11. Organisasi profesi dan kolegium.

12. Konsil kedokteran indonesia.

13. Penghapusan dokter layanan primer.

14. Jumlah dan distribusi dokter

Usulan perubahan UU ini juga memuat sinkronisasi dengan beberapa UU lain terutama UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selain itu contoh-contoh baik yang telah berjalan di luar negeri harus juga menjadi rujukan agar pendidikan kedokteran di Indonesia mendapat pengakuan secara global dan dapat meraih peringkat terbaik di dunia.

Aspirasikan Revisi UU Pendidikan Kedokteran, Komite Bersama Para Dokter Temui Baleg DPR

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan