•  

logo


Moeldoko Minta Komisi Penyiaran Indonesia Harus Berani Bersuara

Komisi Penyiaran Indonesia baik di pusat maupun di daerah dapat menjadi pahlawan dalam mengawal perubahan di era Revolusi Industri 4.0.

2 April 2018 12:14 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko Dok. KSP

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, mengatakan, Undang-Undang (UU) Penyiaran No. 32 Tahun 2002 itu lahir dengan penuh kontroversi. Ini adalah salah satu UU yang tidak diteken oleh Presiden pada waktu itu. Kenapa tidak diteken? Sumber masalahnya ada pada ketidaksukaan industri penyiaran terhadap UU ini. UU itu memiliki kelemahan, fungsi regulator yang seharusnya diemban oleh KPI menjadi lemah. 

Jimly menambahkan, sekarang ini terdapat tiga pasar bebas yang sudah mendunia. Pertama, bisnis pasar bebas. Di Indonesia, terdapat KPPU yang berfungsi mengendalikan pasar bebas tersebut. “KPPU diperlukan oleh negara untuk mengendalikan bisnis pasar bebas,” katanya. 

Kedua adalah politik pasar bebas. Mulai dari presiden sampai dengan kepala desa menjadi komoditas yang diperebutkan. “Artinya, jabatan politik itu diperebutkan. Itu perlu dikendalikan, sehingga KPU dan Bawaslu menjadi dibutuhkan,” papar Jimly. 


Agar Sektor Migas Terhindar Suap, Moeldoko Sarankan SKK Migas Gunakan Cara Ini

Ketiga adalah media pasar bebas. Pasar itulah yang seharusnya dikendalikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia tersebut harus diperkuat.   Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR Asril Tanjung memperkuat pendapat tersebut. 

“Di negara demokratis manapun, media penyiaran senantiasa diatur oleh hukum. Media penyiaran memiliki regulasi ketat dibandingkan media cetak. Namun regulasi tersebut juga diharapkan bersifat demokratis bagi setiap pemangku kepentingan,” ujar Asril Tanjung.

Di awal seminar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Yuliandree Darwis, menjelaskan bahwa perubahan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi dan telah mengubah cara kehidupan berbangsa. 

“Penyiaran Indonesia masih meninggalkan pekerjaan rumah yakni revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, status anggaran, dan sebagainya. Di sisi lain, ujaran kebencian, siaran yang berorientasi rating menjadi dewa, juga masih menjadi pekerjaan rumah penyiaran kita. Kita tidak bisa menyalahkan industri. Juga tidak bisa saling menyalahkan, tetapi kita harus mencari solusi bersama,” papar Yuliandree.  

Kunjungi PT Inka Madiun, Moeldoko: Kereta LRT Palembang Siap Dikirim

Halaman: 
Penulis : Vicky Anggriawan