logo


Jokowi Didesak Tak Lantik Arief Hidayat sebagai Ketua MK

Kini masih ada laporan pelanggaran kode etik terhadap Arief Hidayat yang masih dalam proses pemeriksaan oleh Dewan Etik.

26 Maret 2018 19:25 WIB

Hakim MK, Arief Hidayat.
Hakim MK, Arief Hidayat. Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Arief Hidayat dikabarkan akan kembali dilantik sebagai Hakim Konstitusi perwakilan dari DPR RI oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan akan digelar pada Selasa (27/3/2018). Namun, sejumlah pihak mendesak agar Presiden Jokowi tak melantik Arief Hidayat. Pasalnya, Arief ditengarai tengah bermasalah sehingga tak layak menjadi hakim konstitusi.

Keberatan itu datang dari Koalisi Pemantau Peradilan yang merupakan forum aliansi sejumlah lembaga masyarakat yakni YLBHI, ILR, ICW, Perludem, Kode Inisiatif, MaPPI FH UI, dan PBHI.

"Jika Presiden Jokowi mengambil langkah untuk meneruskan pelantikan, hal ini dapat dipandang bahwa Presiden turut andil dalam pembusukan Mahkamah Konstitusi," ujar Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mewakili Koalisi dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/3/2018).


Soal Kasus e-KTP, ICW: Yang Menarik Kengerian Muncul Nama Puan dan Pramono

Menurut forum itu, Arief memiliki sejumlah catatan buruk terkait perilakunya yang selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Arief Hidayat, kata Laola, tercatat sudah dua kali melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi selama menjabat sebagai Ketua MK. Buktinya, ada enam laporan etik yang dilaporkan ke Dewan Etik Konstitusi.

Laola juga mengingatkan, pada awal April 2018 mendatang Mahkamah Konstitusi juga akan melakukan pemilihan Ketua MK. Koalisi itu berharap agar Presiden Jokowi tidak turut andil dalam pembusukan MK dengan melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi.

Laola menerangkan, kini masih ada laporan pelanggaran kode etik terhadap Arief Hidayat yang masih dalam proses pemeriksaan oleh Dewan Etik. Jokowi sebaiknya mempertimbangkan sejumlah catatan buruk itu sebagai alasan untuk tidak melantik Arief.

"Jika Presiden Joko Widodo bisa mengambil sikap tidak menandatangani UU MD3, maka seharusnya Presiden Joko Widodo juga dapat mengambil sikap tegas untuk tidak melantik seorang Hakim Konstitusi yang memiliki rekam jejak yang buruk seperti Arief Hidayat," katanya.

Puan dan Pramono Disebut, Masinton: Seakan-akan e-KTP Tanggung Jawab PDIP

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas