logo


Perludem: Hukum Tidak Boleh Dikangkangi Politik

Titi juga menyarankan agar KPK segera mengumumkan para tersangka apabila memang sudah memenuhi dua alat bukti

17 Maret 2018 12:15 WIB

Ilustrasi.
Ilustrasi. Dok. Rawstory.com

JAKARTA, JITUNEWS.COMImbauan Menkopolhukam Wiranto kepada KPK soal penundaan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menuai polemik. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, mengatakan penundaan penetapan tersangka akan memperjelas adanya diskriminasi bagi tiap tersangka.

Titi juga menyarankan agar KPK segera mengumumkan para tersangka apabila memang sudah memenuhi dua alat bukti, tak perlu menunggu tahapan 90 persen.

"Hukum tidak boleh dikangkangi politik. Meski saya juga tidak setuju kalau proses penegakan hukum pakai trailer atau teaser, misalnya 90 persen sudah cepat, nah itu jangan dipercepat, jangan diperlambat, diumumkan saja kalau semua sudah cukup barang buktinya," ujar Titi di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).


KPK Umumkan Status Tersangka, PDIP: Kok Baru Sekarang?

"Ini rentan memicu spekulasi, jadi proses penegakan hukum KPK kami sangat apresiasi, kontrol yang harusnya ada di parpol, KPK jalankan itu. Tapi satu sisi supaya tidak ada spekulasi, dan KPK dibawa ke penegakan hukum lain, ya makanya enggak usah pakai trailer atau teaser dalam film," tutup Titi.

Eks Pemimpin KPK: Barang Bukti Bisa Dihilangkan Jika Penetapan Tersangka Ditunda

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata