logo


Eks Pemimpin KPK: Barang Bukti Bisa Dihilangkan Jika Penetapan Tersangka Ditunda

Pernyataan Wiranto bertujuan agar Pilkada 2018 tidak gaduh

17 Maret 2018 11:29 WIB

Mantan Ketua KPK Abraham Samad
Mantan Ketua KPK Abraham Samad Reuters

JAKARTA, JITUNEWS.COMImbauan Menkopolhukam Wiranto kepada KPK soal penundaan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menuai polemik. Mantan Wakil Ketua KPK, Abraham Samad menyebut pernyataan Wiranto tersebut bertujuan agar Pilkada 2018 tidak gaduh. Namun, ia mengatakan proses hukum tidak bisa ditunda.

"Kalau diadakan penundaan lalu dilanjutkan setelah ada hasil Pilkada nanti malah ada hal yang lebih buruk terkait adanya trust dalam pemerintahan," ujar Abraham di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3).

Ia mengaku khawatir jika penundaan benar dilakukan, para tersangka akan mudah menghilangkan barang bukti. Jika berhasil menghilangkan barang bukti, maka proses hukum dan penyidikan yang dilakukan akan semakin terhambat.


Setuju KPK Umumkan Status Tersangka Cakada, Bawaslu: Masyarakat Seperti Beli Kucing dalam Karung

"Kira-kira bisa kita bayangkan negara apa ya namanya, kan sudah ada contoh, katakan calon bupati dan gubernur terpilih, dilantik, saya pikir tidak ada negara seperti ini. Saya rasa ini merusak peradaban, tidak ada negara yang memilih pemimpin yang korup. Karena itu kalau penundaan konsekuensinya berat," ujarnya.

Abraham lalu mengingat saat dirinya memimpin KPK. Ketika timnya melakukan survei, ada 90 persen perhelatan Pilkada berlangsung tidak adil.

"Ini kan berbahaya, karena diwarnai praktik hitam lainnya. Karena itu kenapa permintaan Pak wiranto harus ditolak," tegasnya.

KPK Umumkan Status Tersangka, PDIP: Kok Baru Sekarang?

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata