logo


Hari Perempuan Internasional: Hapus Diskriminasi dan Ketidakadilan terhadap Perempuan!

Diskriminasi tak hanya dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, tetapi juga muncul akibat kebijakan negara yang secara terang tidak pro pada keadilan dan kesetaraan.

8 Maret 2018 09:24 WIB

Ilustrasi Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Semua Foto di dalam artikel ini diupload oleh penulis
Ilustrasi Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Semua Foto di dalam artikel ini diupload oleh penulis "Suara Kita". Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang mungkin timbul dari pengunggahan foto-foto tersebut.

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ada banyak cara untuk memperingati Hari Perempuan Internasional yang diperingati tiap 8 Maret. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh sejumlah elemen peduli kemanusiaan dan perempuan melalui forum 'Parade Juang Perempuan Indonesia'.

Forum yang merupakan gabungan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan itu akan menggelar aksi unjuk rasa di DPR RI dan Istana Negara. Melalui aksi itu, mereka mengkritisi sejumlah aspek yang menjadi persoalan serius di kalangan masyarakat saat ini, khususnya persoalan diskriminasi, kekerasan, intoleransi dan pemiskinan.

Diskriminasi masih kerap terjadi terhadap perempuan dan kelompok rentan. Diskriminasi tak hanya dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, tetapi juga muncul akibat kebijakan negara yang secara terang tidak pro pada keadilan dan kesetaraan.


Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

Data Komnas Perempuan menunjukkan, hingga tahun 2016 tercatat sekitar 421 kebijakan diskriminatif yang mengatur tubuh perempuan dan kelompok lesbian, biseksual, dan transgender (LBT). Mereka tidak hanya menjadi kelompok yang mendapat kekerasan, tetapi juga dianggap sebagai kelompok yang dilarang hidup di Indonesia.

"Kelompok LBT menjadi paling terancam di masa reformasi," terang aktivis Parade Juang Perempuan Indonesia dari LBH Jakarta, Mutiara Ika, dalam sebuah diskusi dan konferensi pers bertajuk Perempuan Indonesia Bergerak Bersama, Hentikan Diskriminasi, Kekerasan, Intoleransi dan Pemiskinan yang digelar di Kantor YLBHI pada hari Selasa (6/3/2018).

Kebijakan yang tak pro perempuan dan kelompok rentan tersebut juga berlanjut ketika muncul Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (R-KUHP). Beberapa aturan dalam RKUHP dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

"RKUHP belum mempertimbangkan dampak kelembagaan jangka panjang pada upaya reformasi di bidang keadilan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pada perempuan dan kelompok marjinal," ungkap Ika.

Justru, lanjut Ika, kebijakan yang berpotensi melindungi perempuan dan kelompok marginal diabaikan. Contohnya, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang tidak dimasukan ke dalam prolegnas di DPR.

Padahal, RUU PRT dan RUU KKG itu telah dinantikan pembahasannya sejak 13 tahun silam. Pasalnya, keduanya merupakan RUU yang strategis untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

"Penundaan pembahasan RUU PRT menyebabkan Pekerja Rumah Tangga belum memiliki perlindungan hukum untuk mengatasi kerentanan dari tindak kekerasan, eksploitasi kerja hingga perbudakan modern. Upah yang rendah, ketidakpastian hari libur dan cuti, serta pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih dialami pekerja rumah tangga," terang Ika.

 

Mengharapkan Presiden Jokowi Menegur Ahok Adalah Sebuah Ilusi

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas