logo


Partai Republik Sebut Penilaian KPU Aneh

Warsono pun mempertanyakan produk KPU seperti Sipol dan PKPU yang dinilai tidak jelas dan tidak berkekuatan hukum.

8 Maret 2018 08:00 WIB

Wasekjen Partai Republik Warsono.
Wasekjen Partai Republik Warsono. Jitunews/Latiko Aldilla DIrga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Republik Warsono, menyebut, status dokumen persyaratan yang mereka daftarkan dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU RI, merupakan hal yang aneh.

“Apa yang diutarakan di Undang-Undang sudah semua kita penuhi. Di situ ada tahap perbaikan, KPU menilai bahwa ada dokumen-dokumen di situ yang dinyatakan BMS. BMS itu bukan gak ada barangnya tapi ada barangnya, namun perlu diperbaiki. Kecuali TMS. TMS itu tidak memenuhi syarat. Sehingga dengan BMS itu perbaikan,” tukas Warsono saat diskusi bertajuk 'Ngopi (ngobrolin pemilu Indonesia) yang ke-8', diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di komplek Pusdiklat DKI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/3).

“Setelah selesai perbaikan semua, kita tegaskan di situ di bagian ADM Parpol BA itu KPU tetap masih melakukan penilaian SIPOL. Lha di situ kami dinyatakan TMS. Dari perbaikan itu kok dinyatakan TMS. Padahal di situ kan BMS, kan aneh di sini. Inilah yang membuat pertanyaan bagi diri saya sendiri,” ujarnya.


Lawan KPU, Partai Republik Hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Adjudikasi

Lebih jauh, Warsono pun mempertanyakan produk KPU seperti Sipol dan PKPU yang dinilai tidak jelas dan tidak berkekuatan hukum.

“KPU terkesan ‘tebang pilih’ dalam meloloskan partai untuk mengikuti pemilu 2019, sehingga hanya partai besar yang mulus lolos ke tahapan selanjutnya. Kami pun menyayangkan pihak Bawaslu yang tidak jeli dalam menentukan keputusan,” cetus Warsono.

Wasekjen Partai Republik: KPU Tebang Pilih!

Halaman: 
Penulis : Riana