logo


Pengembang EBT Tolak Jual Listrik ke PLN Pakai Rupiah

Diingat oleh Riza, bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM, pemerintah memberikan penjualan listrik kepada PLN dengan menggunakan dollar bukan rupiah

2 Maret 2018 19:54 WIB

Ilustrasi Pembangkit listrik tenaga surya.
Ilustrasi Pembangkit listrik tenaga surya. Shutterstock

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Hingga kini, pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih sulit mendapatkan jaminan pelaksanaan atau jaminan bank lantaran terkendala masalah pembelian listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sedangkan, PLN menentukan pembelian listrik oleh IPP EBT menggunakan rupiah bukan dollar. Sehingga pengembang mengaku sulit mendapatkan pinjaman bank.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Riza Husni, menyatakan, sejak awal tandatangan PPA listrik dipaksakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. Sedangkan, para pengembang belum mendapatkan jaminan bank.


2021, Jonan Optimis Penggunaan EBT Bisa Capai 18%

”Sebelumnya ditandatangani dengan rujukan term and condition PJBL akan dirundingkan. Ternyata yang terjadi sekarang memaksakan perusahaan menyerahkan jaminan bank,” jelas Riza.

Diingat oleh Riza, bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM, pemerintah memberikan penjualan listrik kepada PLN dengan menggunakan dollar bukan rupiah. Namun, yang terjadi saat ini, Menteri ESDM mengubah itu dengan penjualan listrik memakai rupiah.

Tentunya, kata Riza, pengembang keberatan untuk mendapat jaminan bank selagi memakai Rupiah. ”Saat ini sepertinya pemerintah memakai tangan PLN untuk mengancam blacklist,” paparnya.

Riza juga bilang, pihak PLN sudah membuat surat supaya semua General Manager di daerah bersedia membeli listrik dalam bentuk dollar. Maka dari itu, ia bilang, secara ekonomis sudah feasible.

“Sebagian terkendala dengan bank, kaitannya dengan Permen 50/2017 berkenaan dengan pasal BOOT. Harus siapkan jaminan tambahan. Kita berharap BOOT bisa hilang,” tandas Riza, begitu pangkal masalahnya.

Namun, ESDM berkilah melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, yang mengatakan, sepengetahuannya, harga listrik yang dijual ke PLN dalam PPA menggunakan dollar. Tapi transaksinya memang menggunakan rupiah, yakni menggunakan kurs tengah.

“Skema ini umumnya untuk pembangkit yang kecil-kecil. Tapi kok ada juga yang tidak ribut dan mampu melakukan pembangunan fisiknya,” ungkap Rida.

Akibat belum menyerahkan jaminan bank, PLN menyurati IPP EBT untuk segera mengajukan jaminan bank setelah melaksanakan tandatangan jual beli listrik atau Power Purchasment Agrement (PPA).

Berdasarkan Pasal 3 butir 3.1 Perjanjial Jual Beli Listrik (PJBL), perjanjian berlaku efektif setelah penjual menyerahkan jaminan pelaksanaan dan IUPTLS paling lambat 30 hari penandatangan perjanjian yang dituangkan dalam berita acara.

Pengertian 30 hari itu setelah perusahaan menandatangani PPA listrik yang sudah dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan pada tahun lalu.

Dalam surat itu juga disebutkan, tidak terpenuhinya Pasal 3 butir 3.1 sesuai dengan point 1. Maka perusahaan yang belum menyerahkan jaminan pelaksanaan (jaminan bank) dianggap telah wanprestasi atau cidera janji. Akibat dari hal itu, PT PLN dapat memutus perjanjian berdasarkan Pasal 19 butir 19.4 PJBL tentang hak-hak lain dan upaya hukum.

Serta dapat sanksi blacklist berdasarkan peraturan Direksi No. 0069.P/DIR/2017, begitu bunyi surat PLN. Kepala Divisi EBT PLN, Tohari Hadiat bilang, surat tersebut merupakan ranah dari General Manager tiap-tiap wilayah. Dan tidak bisa digeneralisir untuk semua pengembang.

”Yang jelas kan kalau jaminan bank atau jaminan pelaksanaan itu syarat efektif kontrak,” jelas Tohari.

Jonan: Tak Mudah Kejar Target Penggunaan EBT

Halaman: 
Penulis : Riana,Yusran Edo Fauzi