logo


Deretan Keresahan pada Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha

Ini yang bikin resah publik saat ini, yaitu telah keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto.

2 Maret 2018 17:56 WIB

Ilustarasi.
Ilustarasi. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Protes langsung datang dari pengusaha yang menilai aturan itu akan memacu masalah yang bisa merugikan wajib pajak (WP). Dengan PMK No.15/2018, maka penghitungan peredaran bruto atau omzet suatu usaha bisa dilakukan dengan delapan cara. Delapan cara penghitungan omzet ini berlaku bagi WP yang tidak bisa menyelenggarakan pembukuan atas usahanya. 

PMK 15/2018, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan KADIN (Kamar Dagang dan Industri, Herman Juwono, bahwa tidak sesuai Undang-undang Perpajakan yang menyatakan penghasilan harus dibuktikan dengan bukti seperti faktur, nota, kuitansi, dan lain-lain.

Pengusaha juga bisa khawatir adanya potensi negatif jika petugas pajak akan memanfaatkan kewenangan itu dengan serampangan dengan datang langsung untuk melakukan pemeriksaan.


Kenaikan Harga BBM Ditarksir Bakal Dongkrak Inflasi

”Seyogyanya petugas pajak memberi tahu lebih dulu, kenapa wajib pajak ditanggap tak kooperatif," imbuh Siddhi Widyapratama, Wakil Industri Keuangan Non-Bank Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) .

Selanjutnya Herman Juwono menilai, regulasi itu hanya memudahkan petugas pajak, tapi tidak bagi pengusaha.

”Dari kacamata fiskus, aturan ini bisa dibenarkan. Tapi dari kacamata legalitas, kurang bisa dibenarkan, karena tak didukung data yang kuat,” ujar Herman di Jakarta, Kamis (1/3).

Herman berharap, penghitungan penghasilan kena pajak harus kuat. ”Dengan model penghitungan baru oleh aparat pajak, semuanya jadi debatable," tandas Herman lagi.

Sementara itu, pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko mengatakan, ”Banyak orang Indonesia yang memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Namun, tidak semua orang memahami aturan tentang kewajiban pembukuan.”

Oleh karena itu, sebaiknya PMK itu akan diterapkan jika ada temuan bila ternyata pembukuan yang dilakukan wajib pajak tidak benar. ”Harusnya Kemkeu sosialisasi lagi aturan kewajiban pembukuan,” jelas Ronny.

Pendapat berbeda datang dari Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama yang mengatakan, ”Aturan tersebut justru menguntungkan wajib pajak, karena ada kepastian penghitungan. Metode di PMK itu biasa kami gunakan. Kami mengenalnya sebagai metode tak langsung, karena tak bersumber dari pembukuan wajib pajak."

Dia menambahkan, metode itu juga bisa dilakukan ke wajib pajak yang punya pembukuan baik. Tujuannya adalah untuk menguji atas laporan pajaknya.

Kemenko PMK Siap Dukung Festival Bedhayan

Halaman: 
Penulis : Yusran Edo Fauzi,Aurora Denata