Perjuangan Mendistribusikan BBM Dari Samarinda Ke Long Apari Di Pelosok Kaltim

Perjuangan Mendistribusikan BBM dari Samarinda ke Long Apari di Pelosok Kaltim

Kini, warga di wilayah terpencil di sekitar hulu Sungai Mahakam menikmati harga BBM yang sama dengan kota-kota lain di Indonesia.

Riana, Jitunews.com | 1 Maret 2018 16:48 WIB

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi infrastruktur yang tidak merata menjadikan distribusi pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi terhambat. Akibatnya, banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak mendapatkan BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa.

Namun, kondisi tersebut tidak bisa selamanya dijadikan alasan. Sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, harga BBM Kini mulai diupayakan untuk sama di seluruh pelosok Tanah Air.

Sebagaimana diketahui bersama, distribusi BBM ke daerah pelosok terbilang sangat tidak mudah karena medan yang tak ramah. Tapi, apa pun taruhannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan. Daerah yang terpencil, daerah terdepan, daerah terluar, tetaplah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti halnya warga daerah arah hulu Sungai Mahakam di Kalimantan, selama bertahun-tahun lamanya mereka membeli bahan bakar minyak dengan harga berkali-kali lipat dari harga BBM di kota besar. Sebagaimana yang dialami warga di sebagian besar Papua, satu liter bensin di punggung Kalimantan ini pernah mencapai Rp 45.000.

Video ini merupakan perjuangan mendistribusikan BBM dari Samarinda ke Long Apari di pelosok Kalimantan Timur, dengan kapal dan perahu yang menyusuri sungai berair deras sejauh ratusan kilometer. Hasilnya, kini, warga di wilayah terpencil di sekitar hulu Sungai Mahakam menikmati harga BBM yang sama dengan kota-kota lain di Indonesia.

Sebelumnya, perbedaan harga BBM di sejumlah daerah disinyalir luput dari perhatian sehingga seringkali mengakibatkan harga komoditas menjadi jauh lebih mahal dibanding dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima dari ideologi bangsa Indonesia.

Memang, dalam pelaksanaan awalnya, banyak pihak yang meragukan kelangsungan kebijakan tersebut. Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa kebijakan ini sekilas memang terlalu sulit untuk dijalankan. Apalagi melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu. Tapi, apa pun harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Dok Video: Youtube Channel Presiden Joko Widodo)