logo


Tak Mau Terima Tawaran Islah dari Kubu Romi, Djan Faridz: Kita Tak akan Mundur!

Dalam hal ini, Djan menghimbau kepada seluruh kadernya untuk tetap istiqomah dalam menahan berbagai kezholiman yang dilakukan pemerintah terhadap partainya tersebut.

25 Februari 2018 22:02 WIB

Djan Faridz
Djan Faridz Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar DKI Jakarta, Djan Faridz menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mau menerima tawaran dari PPP kubu Muhammad Romahurmuziy (Romi) untuk melakukan Ishlah apabila hasil dari keputusan Ishlah tersebut hanya membuat pihaknya menjadi seperti pengemis di partainya sendiri.

“Satu milimeter pun kita tidak akan mundur, sampai titik darah penghabisan jiwa raga saya ini akan saya abdikan untuk partai ini. Ishlah kalau hanya kita ibarat punya mobil hanya jadi tukang cucinya, tukang lap mobilnya, itu bukan ishlah namanya tapi merendahkan kita,” ujar Djan saat memberikan sambutan didalam Rapat Koordinasi Nasional di DPP PPP, Jalan Talang, Jakarta, Minggu (25/2).

Dalam hal ini, Djan menghimbau kepada seluruh kadernya untuk tetap istiqomah dalam menahan berbagai kezholiman yang dilakukan pemerintah terhadap partainya tersebut.


Akan Bertemu PAN, PDIP Bahas Pilpres

“Kalau kita mau berpuasa dan istiqhamah insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah. Jangan kita menggadaikan kehormatan partai hanya demi materi. Semua itu tidak akan kita bawa mati,” tuturnya.

Menurut Djan, kader-kadernya harus mencontoh PDIP yang pernah dizhalimi oleh pemerintah, namun berkat solid yang dimiliki seluruh kadernya maka PDIP bisa bertahan dan menjadi partai pemenang pemilu.

“PDIP dulu di dzhalimi penguasa tapi mereka karena istiqhamah dan solid akhirnya mereka jadi pemenang. Kita pun harus seperti itu," pungkasnya.

Diketahui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk kubu Muhammad Romahurmuziy (Romi) periode 2016-2021. PPP Kubu Djan Faridz menilai langkah Yasonna dalam penerbitan SK tersebut telah melanggar aturan.‎

PPP Tolak UU MD3, Ini Alasannya

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari