logo


Soal Penandatanganan UU MD3, Fahri Hamzah: Presiden Mau Apa?

Tidak Etis Jika Jokowi tak Tandatangani UU MD3

21 Februari 2018 16:06 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengatakan, setelah masuk lembaran negara, Undang-Undang MD3 harus ditaati semua orang.

Hal itu disampaikan dalam menjawab wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, pada hari Rabu (21/2), terkait UU MD3 yang menuai protes dari masyarakat karena dianggap memasung demokrasi dan memperkuat lembaga DPR.

UU hasil revisi ini dibahas cukup lama antara DPR dan pemerintah serta disahkan pekan lalu. Awalnya revisi atas UU MD3 hanya untuk menambah kursi pimpinan DPR.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, setelah melaporkan tentang UU MD3 kepada Jokowi di kantor Presiden, menyampaikan Jokowi cukup kaget mendengar laporannya. Dia juga menyampaikan bahwa Jokowi belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani UU MD3.


Geram Dituding Korupsi, Fahri: Pengungkapan Kasus KPK Hanya Berdasar "Nyayian" Nazaruddin

Namun Fahri berpendapat tidak etis jika Jokowi tidak menandatangani UU MD3.

"Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan," kata Fahri sembari menambahkan muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar. Sayangnya, masyarakat belum punya pemikir ketatanegaraan sehingga banyak kekacauan.

"Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya.

Fahri mengakui falsafah UU MD3 memang berat. Sehingga, jika belum menjadi seorang negarawan, mereka tidak akan paham isi pasal-pasal UU MD3.

"Tak ada yang berani menjelaskan kepada Presiden," ucapnya.

Padahal, menurut dia, hak imunitas itu sudah ada dalam UUD 1945, bukan di UU MD3, sehingga hak imunitas anggota DPR sudah ada sejak dulu. Di seluruh dunia pun, masih kata Fahri, anggota parlemennya memiliki hak imunitas, diberi kekuatan supaya kuat mengawasi pemerintah yang juga kuat.

Fahri membantah, setelah UU MD3 ini disahkan, DPR antikritik. "Tidak ada sejarahnya DPR kita antikritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampai sehingga tidak paham filsafatnya," kata Fahri. 

Fahri: Pak Jokowi Berani Enggak, Hentikan Skandal (KPK) Ini?

Halaman: 
Penulis : Uty Saifin Nuha