logo


KPK: Pasal Imunitas DPR Sangat Berlebihan dan Melanggar Prinsip Umum Hukum

Laode mengatakan, seorang presiden saja tidak memiliki keistimewaan tersebut.

13 Februari 2018 11:58 WIB

Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif, mengaku kaget saat mengetahui subtansi penguatan Hak Imunitas Anggota DPR RI yang terdapat di dalam Undang-Undang (UU) MD3 telah disahkan dalam sidang paripurna DPR RI.

Menurutnya, Hak Imunitas Anggota DPR yang tercantum dalam pasal 245 UU MD3 sangat berlebihan dan mengagetkan berbagai kalangan. Pasalnya, seorang presiden saja tidak memiliki keistimewaan tersebut. 

"Presiden pun tidak membentengi dirinya dengan imunitas seperti itu. Makanya saya juga kaget," ujar Laode di Gedung DPR RI Jakarta pada hari Selasa (13/2).


Soal Hak Imunitas Novanto, KPK: Tidak Mencakup Melindungi Orang Terkait Korupsi

Dalam hal ini, Laode menyatakan bahwa subtansi penguatan hak imunitas anggota DPR RI yang terdapat di dalam UU MD3 yang baru disahkan  telah melanggar prinsip umum hukum.

"Itu melanggar prinsip umum hukum, equality before the law, di semua dunia tidak boleh ada keistimewaan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah disahkan oleh DPR RI. Salah satu pasal kontroversial di RUU ini adalah soal Hak Imunitas Anggota DPR yang tercantum dalam Pasal 245. 

Di dalam pasal itu, diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tidak bisa langsung dipanggil penegak hukum. Penegak hukum harus meminta izin kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Presiden.

Hidupkan Pasal Hak Imunitas, Anggota Dewan Tak Bisa Dikriminalisasi

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana