logo


Media Jadi Pengawas, Jokowi Ingatkan Para Menteri

Ini supaya semuanya juga tahu, bahwa kita semuanya selalu dipotret, diikuti, dan dinilai oleh media

7 Januari 2015 12:32 WIB

Suasana sidang paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1)
Suasana sidang paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri Kabinet Kerja, bahwa apa yang dilakukan pemerintah selalu dipotret dan dinilai oleh media. Menurut Presiden, bahwa penilai media itu bisa menimbulkan persepsi atau image terhadap kinerja pemerintah.

“Ini supaya semuanya juga tahu, bahwa kita semuanya selalu dipotret, diikuti, dan dinilai oleh media,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1).

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, persepsi media terhadap kinerja pemerintah, terutama di kementerian itu didasarkan atas berbagai aktivitas. Sealin dari aktivitas-aktivitas, juga dari kebijakan-kebijakan, dan juga langkah-langkah menteri maupun institusi yang lain. Itulah yang kemudian dipotret oleh media dari berbagai sudut.


PPKM Level 3 Nataru Batal, Moeldoko: Itu Gas dan Rem Sesuai Perkembangan Covid-19

“Di dalamnya yang pro, ada yang kontra dan ini menimbulkan sebuah persepsi,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dalam kurun dalam hampir 3 bulan ini, pemerintah telah melakukan analisis terhadap 343 media. “Hampir tiga bulan ini, kita menganalisis, real time oleh mesin intelligent media management dari 343 media,” ungkap Jokowi .

Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 itu, selain diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja, juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman dan Kapolri Jendral Sutarman.

Sebut Pembatalan PPKM Level 3 Bukan Hal Aneh, Tito: Kita Gunakan Istilah Pembatasan Khusus Nataru

Halaman: 
Penulis : Tommy Ismaya