logo


Soal Pasal Penghinaan Presiden, Fadli: Presiden Wajib Dikritik Kalau Salah

Katanya, pasal penghinaan presiden akan kembali ke zaman otoritarian

9 Februari 2018 16:12 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. dok. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMWakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pasal penghinaan presiden tak perlu dimasukan dalam RKUHP. Sebab, jika hal itu diberlakukan kembali akan berpandangan pada zaman otoritarian. Sehingga masyarakat tak bisa mengkritik.

"Menurut saya sih tidak perlu. Saya kira ini akan membuat kita kembali ke zaman otoritarian dan masyarakat tidak bisa mengkritik. Saya kira ini satu kemunduran total terhadap demokrasi kita," kata Fadli saat dihubungi, Jumat (9/2).

Kritik terhadap presiden, kata Fadli perlu untuk dilakukan jika presiden memang melakukan kesalahan.


Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional, Jokowi Curhat Begini

"Presiden wajib dikritik dong kalau salah. Masak yang boleh hanya puja-puji saja. Ini kan negara demokrasi," tuturnya.

Untuk diketahui, rapat tim perumus Rancangan KUHP dengan pemerintah sepakat pasal penghinaan presiden masuk KUHP. 

Tolak Pasal Penghinaan Presiden, Ratna: Pemimpin Harus Tahan Kritik dan Hujatan

Halaman: 
Penulis : Ratna Wilandari