logo


MK Tolak Gugatan Pegawai KPK, Masinton Bersuara

Diketahui, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket KPK.

9 Februari 2018 14:15 WIB

Politisi PDIP Masinton Pasaribu.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu. Jitunews/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan, putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hak Angket KPK telah memuliakan fungsi pengawasan DPR RI.

Diketahui, MK menolak permohonan uji materi yang diajukan sejumlah pegawai KPK terhadap Hak Angket KPK. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat adalah sah.

“Pertama, putusan MK itu memuliakan fungsi pengawasan yg dilaksanakan oleh DPR melalui hak angket,” ujar Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (9/2).


Ternyata Masinton Dicopot dari Wakil Ketua Pansus KPK oleh PDIP Karena Hal Ini

Kemudian, kata Masinton, dengan adanya putusan MK tersebut, maka KPK wajib melaksanakan seluruh rekomendasi yg dikeluarkan oleh Pansus angket KPK yang nanti disampaikan pada Sidang Paripurna DPR RI.

Menurut Masinton, setelah rekomensasi yang dikeluarkan oleh KPK disampaikan di Paripurna maka telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

“Seluruh rakyat Indonesia berharap agar KPK melakukan pembenahan di dalam dan tetap konsisten dalam melakukan pemberantasan korupsi dan juga penegakkan hukum di dalamnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan,” tuturnya.

Masinton lantas menegaskan bahwa Pansus angket KPK telah bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR RI.

“Pansus angket itu sudah bekerja sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR dengan prinsip-prinsip check and balance antar lembaga negara,” pungkasnya.

 

Misbakhun Siap Amankan Instruksi Airlanga Soal Pansus KPK

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Riana