•  

logo


Hidupkan Pasal Hak Imunitas, Bukan Modus Anggota DPR Terhindar Jerat Hukum

Bamsoet mengatakan revisi Pasal 245 RUU No 17 Tahun 2004 tak akan menghambat proses penegakan hukum terhadap anggota Dewan

9 Februari 2018 05:30 WIB

Ketua DPR, Bambang Soesatyo
Ketua DPR, Bambang Soesatyo Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COMRUU MD3 kembali menghidupkan pasal hak imunitas bagi anggota Dewan. Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan imunitas adalah hak para anggota DPR.

"Menurut kami di sini ada MKD, setiap anggota DPR berhak mendapatkan perlindungan MKD itu sebagai anggota," kata Bamsoet di kompleks parlemen, pada hari Kamis (8/2).

Bamsoet mengatakan, MKD sudah mengetahui dan memberikan pertimbangan tentang tuduhan atau laporan terhadap anggota Dewan. Dia juga membantah jika hal ini adalah upaya anggota Dewan untuk terhindar dari jerat hukum.


Novanto Akui Ada Aliran Dana ke Komisi II, Pengacara: Akan Diungkap

"Mana ada akal-akalan, kan kami membahasnya dengan pemerintah," katanya.

"Bagaimana mungkin MKD itu tidak mengetahui dan memberikan pertimbangan untuk pimpinan DPR mengajukan atau pimpinan lembaga hukum mengakukan kepada Presiden untuk memberikan izin tersebut. Sama seperti wartawanlah, kan nggak mungkin dibawa ke polisi, pasti ada Dewan Pers. Ada aturan yang melindungi kehormatan profesi," terangnya.

Bamsoet mengatakan revisi Pasal 245 RUU No 17 Tahun 2004 tak akan menghambat proses penegakan hukum terhadap anggota Dewan. Ia menyebut, MKD hanya sekedar memberi pertimbangan sebelum Presiden menerbitkan izin.

"Yang memberi izin kan Presiden. Memberi pertimbangan saja, bukan berarti menghambat. MKD bisa mempertimbangkan bahwa laporan ini sumir, ini untuk dikirim sesuai dengan bukti-bukti. Ditemukan oleh penegak hukum," jelas Bamsoet.

Hidupkan Pasal Hak Imunitas, Anggota Dewan Tak Bisa Dikriminalisasi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata