•  

logo


Hidupkan Pasal Hak Imunitas, Anggota Dewan Tak Bisa Dikriminalisasi

Fadli menyerahkan pengesahan RUU MD3 sepenuhnya dalam rapat paripurna mendatang

9 Februari 2018 04:15 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMPasal hak imunitas anggota Dewan dihidupkan kembali dengan adanya revisi UU MD3. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyebut dengan adanya hak imunitas tidak ada kesewang-wenangan aparat penegak hukum terhadap anggota DPR.

"Di situ dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan agar aparat penegak hukum tidak represif," ujar Fadli di gedung DPR, pada hari Kamis (8/2).

Hak imunitas ada di pasal 254 RUU MD3 sama seperti dalam UU MD3 Tahun 2014. Hal tersebut dapat menjamin hak-hak konstitusional anggota DPR agar tidak dikriminalisasi. Fadli mengatakan ada tugas-tugas DPR yang harus dilindungi secara hukum.


Ditolak MK, KPK Pelajari Putusan Soal Pansus Hak Angket

"Karena kita harus melihat sepanjang yang dia lakukan adalah tugas-tugas konstitusional, ya mestinya tidak bisa dikriminalisasi atau dilaporkan," katanya.

"Kecuali tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, apalagi OTT (operasi tangkap tangan). Tapi di luar itu tidak bisa dikriminalisasi, misalnya berpendapat dianggap menghina presiden. Saya kira memang tugasnya DPR," imbuhnya.

Fadli menyerahkan pengesahan RUU MD3 sepenuhnya dalam rapat paripurna mendatang.

"Nanti ini kan finalnya di paripurna ya. Tentu yang sudah dibahas di Baleg sekarang ini disesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Meskipun ada pro dan kontra, saya kira ini yang dihasilkan dari proses panjang, rapat maraton," ujarnya.

"Terkait aturan itu sudah cukup jelas, nanti kita lihat respon paripurna dan pemerintah," sambung Fadli.

Novanto Akui Ada Aliran Dana ke Komisi II, Pengacara: Akan Diungkap

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata