logo


Ditolak MK, KPK Pelajari Putusan Soal Pansus Hak Angket

KPK akan fokus pada poin kewenangan pengawasan DPR yang tak bisa masuk dalam proses yudisial yang dilakukan KPK

9 Februari 2018 00:30 WIB

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COMMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 tentang hak angket DPR terhadap KPK. Pihak KPK saat ini tengah menganalisis lebih dalam putusan MK tersebut.

"Hasil pembahasan ini tentu akan berpengaruh nantinya terhadap sikap KPK dan hubungan KPK dengan DPR, khususnya Pansus Hak Angket. Itu masih perlu kita pelajari lebih lanjut," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK pada hari Kamis (8/2).

KPK akan fokus pada salah satu poin yang menjadi pertimbangan hakim yakni kewenangan pengawasan DPR yang tidak bisa masuk ke dalam proses yudisial yang dilakukan KPK. Proses yudisial adalah penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan.


DPR Akan Bahas Pemotongan Zakat ASN dengan Menteri Agama

"Karena proses yudisial ini harus berjalan secara independen dan pengawasannya sudah dilakukan lembaga peradilan mulai dari proses praperadilan, pengawasan horizontal, sampai dengan proses berlapis di pengadilan tipikor tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Ini juga salah satu poin penting yang perlu di highlight dari pertimbangan yang disampaikan MK tadi," jelasnya.

Proses yudisial ini yang menjadi dasar KPK untuk menolak permintaan DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Atas dasar itulah Pansus Hak Angket KPK terbentuk.

"Kami enggak bisa buka rekaman karena masuk dalam proses yudisial di proses penyidikan KTP elektronik. Pada saat itu juga proses penyidikan tentang pemberian keterangan palsu oleh Miryam S Haryani yang saat ini kita tahu sudah terbukti di pengadilan tipikor," pungkasnya.

Tambah Kursi Pimpinan Parlemen, Ketua DPR: Bukan Balas Budi dan Bagi-bagi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata