logo


Tak Masalah Agama Dikaitkan dengan Politik

Din mengatakan tidak semua agama dan politik dikaitkan adalah politisasi agama

8 Februari 2018 17:44 WIB

Din Syamsuddin
Din Syamsuddin Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COMUtusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin menyebut politik tidak bisa jauh dari agama. Menurutnya, tidak ada masalah jika agama dikaitkan dengan politik dan negara.

"Politik tidak bisa jauh dari agama, kalau politik tidak dinafasi oleh etika agama dia liar. Pancasila kita memberi tempat yang terhormat bagi agama. Maka tidak ada masalah agama dikaitkan dengan politik, agama dikaitkan dengan negara, tapi harus pada tingkat susbtansi, pada tingkat etika moralitas saja," kata Din di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada hari Kamis (8/2).

Din mengatakan, ada pihak yang berbeda pendapat tentang hubungan agama dan politik. Beberapa pihak menganggap tiap aspek harus dihubungkan dengan Islam, tapi pihak lain menolai hubungan politik dan Islam hanya level moral saja.


Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Fadli: Nanti Dipakai Buat Bikin Beton dan Sebagainya, Nggak Usahlah!

"Persoalannya bagaimana hubungan agama dan politik itu di kalangan umat Islam umpamanya, ada yang memilih hubungannya itu cenderung formalistik legalistik, sehingga dalam sesuatu perlu diberi nama Islam, tapi tidak sedikit bahkan banyak yang mempunyai pemahaman hubungan itu bersifat substantif yaitu etika agama harus kita sumbangkan untuk politik," terangnya.

"Saya paham, saya mendengar, banyak yang mempersolakan hubungan agama dan politik. Dari masing-masing agama mungkin ada perbedaan, ada agama yang memisahkan agama dan politik. Tapi ada agama saya sebut saya, kristen, katolik, itu menganut pemisahan antara agama dan gereja. Tapi Islam memandang ada hubungan yang erat, ada kesatuan. Karena Islam berpangkal pada tauhid yang menyatukan. Yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk politik," tuturnya.

Din mengatakan tidak semua agama dan politik dikaitkan adalah politisasi agama. Ia meminta masyarakat untuk pintar dalam mengartikan politisasi agama.

"Saya kira ini nanti bisa menjadi pembahasan kita setuju jangan mengaitkan agama dengan politik itu secara tidak benar melalui politisasi agama tapi tidak semua pengaitan agama dengan politik itu bersifat politisasi boleh jadi kontekstualisasi. Boleh jadi bersifat substansialisasi yaitu menyumbang subtansi etika agama untuk politik," ujarnya.

"Jadi siapapun agama, siapapun ia memilih dia akan merangkul semua apapun agamanya, kalau dia kepala daerah muslim harus melayani yang nonmuslim, begitu juga sebaliknya," kata Din.

Dapat Jatah Kursi Pimpinan MPR, Siapa yang Bakal Maju dari Gerindra?

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata