logo


Dilema Anies-Sandi Hadapi Banjir

Di satu sisi, Anies ingat janji kampanyenya, sementara di sisi lain harus membuat terobosan

8 Februari 2018 15:47 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa tamu undangan usai sertijab di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/10).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa tamu undangan usai sertijab di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/10). Jitunews/Latiko Aldilla Dirga
dibaca 25617 x

Bajir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta beberapa hari lalu telah memunculkan kembali wacana relokasi warga di bantaran sungai. Relokasi warga gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pada masa kepemimpinan Ahok, relokasi-istilah yang kemudian diganti dengan kata ‘gusur’ oleh lawan politiknya-dilakukan setelah Pemprov membangun rumah susun (rusun). Rusun dibangun sebagai tempat hunian warga yang rumahnya direlokasi dari bantaran sungai.

Masih pada zaman Ahok, relokasi dilakukan karena Pemprov melakukan normalisasi sungai. Program normalisasi dilakukan dengan cara memperdalam sungai dan membangun tanggul dinding di dinding sungai. Konsekuensinya, warga yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan yang tinggal persis di pinggir sungai direlokasi Pemprov DKI Jakarta.


PDIP Kritik Anies Soal Becak, Gerindra: Itu kan Janjinya Jokowi-Ahok

Sebenarnya, program itu (baca: normalisasi) gencar dilakukan Pemprov sejak Jokowi-Ahok memimpin Jakarta tahun 2012. Program itu kembali dilanjutkan pada masa kepemimpinan Ahok yang memimpin DKI Jakarta karena pasca terpilihnya Jokowi sebagai Presiden pada Pilpres 2014.

Program itu terbilang cukup berhasil. Di saat curah hujan tinggi, tak ada lagi kabar banjir yang tinggi di titik-titik yang sebelumnya dikenal sebagai ‘rawan banjir’.
Di masa kepemimpinan Ahok, kebijakan ‘relokasi’ warga bantaran sungai dilanjutkan.

Ahok, sebagai pemimpin, tidak tanggung-tanggung melancarkan kebijakannya untuk merelokasi warga ke rusun dan melakukan normalisasi sungai.
Situasi pun berubah.

Program relokasi warga yang sebelumnya dijalankan untuk kepentingan normalisasi sungai sekejap berubah menjadi isu politis: penggusuran warga.

Ahok kerap membantah. Bahwa: yang Pemprov DKI lakukan bukanlah penggusuran. Tapi relokasi. Sebab, setelah direlokasi, warga diberikan hunian rusun sebagai pengganti tempat tinggalnya.

Saat Pilkada DKI 2017, isu penggusuran warga menguat. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno adalah pasangan yang paling rajin menyatakan sikap untuk menolak penggusuran warga.

Anies, saat nyagub nyaris tak pernah menggunakan terminologi relokasi warga. Anies lebih memilih menggunakan istilah penggusuran.

Lalu, apa yang terjadi?

Kini wacana pentingnya normalisasi sungai kembali dimunculkan. Banjir yang melanda Jakarta beberapa hari lalu memberi bukti, bahwa salah satu cara ampuh untuk meredam bahaya banjir Jakarta hanyalah normalisasi sungai.

Pilihan untuk normalisasi tentu dilematis bagi Anies-Sandi. Di satu sisi, Anies ingat janji kampanyenya, sementara di sisi lain-sebagai gubernur-Anies harus melakukan terobosan dalam membebaskan Jakarta dari banjir.

Dua pilihan itu memiliki resiko yang hampir sama: normalisasi yang diikuti dengan relokasi warga akan beresiko politis; defisitnya sentimen positif terhadap kepemimpinan Anies-Sandi.

Sebaliknya, membiarkan sungai tak dinormalisasi berarti menghadirkan terobosan baru, jitu, solutif untuk mengatasi banjir. Jakarta menunggu!

Ditulis oleh: Marcell Gunas

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Anies Kekeuh Tutup Jalan Jatibaru, Nasdem; Kalau Begini Satpam Juga Bisa

Halaman: 
Admin : Marselinus Gunas