logo


Launching Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa TNI AD

Pelaksanaan Launching Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015

7 Februari 2018 17:51 WIB

Prajurit TNI AD menunjukan demo Yongmoodo dalam Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, 5 Oktober 2015.
Prajurit TNI AD menunjukan demo Yongmoodo dalam Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, 5 Oktober 2015. JITUNEWS/Latiko A.D

JAKARTA, JITUNEWS.COMTNI Angkatan Darat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari satuan jajaran Angkatan Darat bersama mitra penyedia barang menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2018 bertempat di Aula Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Mabesad Jakarta, pada hari Rabu (7/2). Penandatanganan kontrak disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Mulyono, didampingi Wakasad, Irjenad dan para Asisten Kasad.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Angkatan Darat merupakan salah satu siklus kegiatan dari pembinaan materiil yang mempunyai peran penting dalam menjamin ketersediaan materiil/bekal dalam kualitas, kuantitas, waktu, kondisi dan kemampuan yang tepat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Pelaksanaan Launching Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Angkatan Darat berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden RI 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan Presiden dan Panglima TNI, dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi serta akan senantiasa dievaluasi secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi.


Polri Khianati Reformasi Jika Libatkan TNI Tangani Demonstrasi

Total nilai pengadaan barang dan jasa TNI AD tahun 2018 ini sebesar Rp 9,4 triliun, dengan rincian Rp 5,5 triliun untuk belanja barang, dan Rp 3,9 triliun untuk belanja modal. Sementara jumlah paket yang di launching tahun ini sejumlah 178 paket dengan nilai sebesar Rp 1,6 triliun.

Sistemnya, dilaksanakan swakelola satuan dan pengadaan oleh mitra penyedia. Di tingkat pusat, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Mabesad dan Balakpus, sedangkan di tingkat daerah oleh Kotama jajaran TNI AD. TNI AD juga menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa non Alutsista di Satker jajaran TNI AD.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas maupun kuantitas serta tidak mengalami lintas tahun. Sehingga dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI pada Laporan Keuangan Kemhan/TNI

Vaksin Difteri untuk Prajurit Wing I Paskhas

Halaman: 
Penulis : Denys, Aurora Denata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex