logo


Ingin Revisi UU Narkotika, Kepala BNN: Pecandu Direhabilitasi, Bandar Dihukum Mati

Menurut Buwas tidak semua pelaku kasus penyalahgunaan narkoba harus dimasukkan ke dalam lapas

6 Februari 2018 16:39 WIB

Budi Waseso.
Budi Waseso. Jitunews/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COMMenteri Hukum dan HAM mengeluhkan lapas yang over kapasitas karena banyak diisi oleh narapidana narkoba. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba memang harus dilakukan.

Kepala Badan Narkotika (BNN), Komjen Budi Waseso (Buwas) mengatakan penuhnya lapas oleh narapidana narkoba harus dicarikan solusinya. Salah satu caranya yakni merevisi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Ini tidak bisa dihindari. Tidak boleh karena ada satu alasan terus kita tidak boleh menegakkan hukum terhadap narkoba,” kata Buwas usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, pada hari Selasa (6/2).


Pemasok Narkoba ke Jedunn Minta Perlindungan Dukun, Polisi Lakukan Hal Ini

Menurutnya, tidak semua pelaku kasus penyalahgunaan narkoba harus dimasukkan ke dalam lapas. Buwas menilai napi kasus penyalahgunaan narkoba harus dibedakan. Contohnya, untuk pecandu cukup dijatuhi hukuman kerja sosial atau rehabilitasi. Sedangkan untuk bandar dijatuhi hukuman penjara atau hukuman mati.

“Harus kita bedakan. Makannya di UU ini harus jelas. Supaya jangan ada abu-abu. Mau kena berapa ini, mau direhab atau dipidana,” ungkap Buwas.

Ia mengusulkan hukuman pemakai hanya 3 bulan saja atau diberi kerja sosial.

"Dia wajib lapor, terus dia kerja sosial bersih-bersih pasar, terminal. Nah, itu kerja sosial,” terangnya.

“Jadi ada tahanan yang dispesifikasikan. Kalau bandar ya hukuman mati,” tutupnya.

Setujui Polisi Lakukan Tes Urine Pejabat di DPR, Bamsoet: Ada yang Pakai Narkoba

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata