logo


Jokowi: Ganti Pangdam dan Kapolda Jika Terjadi Kebakaran Hutan

Penanganan kebakaran hutan dan lahan telah melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas)

6 Februari 2018 11:16 WIB

Presiden Jokowi dalam perjalanan menunju lokasi peringatan HUT TNI, Kamis (5/10).
Presiden Jokowi dalam perjalanan menunju lokasi peringatan HUT TNI, Kamis (5/10). Setkab

JAKARTA, JITUNEWS.COM - ‎Presiden Joko Widodo akan menjatuhkan sanksi kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) jika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah kepemimpinannya masing-masing.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2018‎, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/2/2018). Jokowi menegaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan semua pihak.

"Saya sudah janjian dari Panglima TNI dan Kapolri. Masih ingat? Ya dicopot, sudah tegas. Ini saya ulang lagi, kalau ada kebakaran di sebelah mana, saya telepon Panglima TNI, ganti Pangdamnya, kebakaran tidak rampung di Provinsi mana, telepon Kapolri, ganti Kapolda," kata Jokowi.


Singgung Janji Politik Jokowi, Fadli Zon: Mana Janji yang Ditepati?

Jokowi menyatakan, dia mengapresiasi berbagai aktivitas yang dilakukan Satgas karena dalam dua tahun, periode 2016-2017, terdapat kemajuan yang sangat signifikan dalam penanganan karhutla.

"Ada penurunan hot spot yang sangat signifikan, tahun 2015, 21.929 hot spot, kemudian 2016 turun drastis jadi 3.915, turunnya sangat drastis, 2017 turun jadi 2.567 hot spot, penurunannya sangat jauh sekali," ungkap Jokowi.

Pak Jokowi itu Pejabat Publik, Wajib Dikritik!

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas