logo


KPK Beri Fee untuk Pelapor Kasus Korupsi, Mahfud: Banyak Kasus yang Nasibnya Tidak Jelas

Mahfud mengatakan ide tersebut bagus

6 Februari 2018 06:30 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COMPakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menanggapi soal imbalan yang diberikan KPK kepada pelapor korupsi. Menurut artikel yang ditanggapi oleh Mahfud, pada tahun 2017 KPK berencana menaikkan imbalan bagi pihak yang mengungkap dan melaporkan tindak pidana korupsi. Imbalan tersebut dari 0,02 persen menjadi 10 persen dari hasil kejahatan korupsi yang dilaporkannya.

Mahfud mengatakan ide tersebut bagus. Namun, ia menyebut bahwa banyak laporan ke KPK yang tidak jelas nasibnya.

"Sebagai keinginan hal itu bagus saja. Tapi aturan hukumnya belum mendukung," dikutip dari @mohmahfudmd pada hari Selasa (6/2).


Kadernya Diciduk KPK, Golkar: Tindakan yang Dilakukan Nyono Suharli Ilegal

"Ide @KPK_RI utk memberi fee kepada pelapor korupsi itu bagus. Tapi rasanya sudah sangat banyak laporan ke KPK yang nasibnya tak jelas," tambahnya.

Ia menyebut, pelapor tidak memerlukan imbalan yang terpenting adalah laporannya ditindaklanjuti oleh KPK.

"Laporan-laporan itu saja diinformasikan perkembangannya secara terbuka kepada masyarakat. Pelapor tak perlu fee, asal laporannya ditangani," ujar Mahfud.

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, naiknya imbalan tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi.

"Kami menilai imbalan 0,02 persen yang akan diberikan kepada pelapor dari uang negara yang dirugikan akibat hasil tindakan korupsi sangat kecil. Saya mengusulkan untuk menaikkannya jadi 10 persen," ucap Alex dalam acara Seminar Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di JS Luwansa Hotel, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (25/4/2017).

Kecewa KPK Tak Hadiri Sidang Praperadilan, Fredrich: Seharusnya KPK Menghargai Undang-undang

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata