logo


Pak Jokowi itu Pejabat Publik, Wajib Dikritik!

Dalam kritik, peran rasio lah yang utama. Rasio menghasilkan argumen, bukan sentimen.

3 Februari 2018 17:10 WIB

Presiden Joko Widodo saat Pleno KTT ASEAN ke-31.
Presiden Joko Widodo saat Pleno KTT ASEAN ke-31. Biro Pers Setpres
dibaca 2944 x

Agak aneh jika kritik selalu diidentikan dengan hate speech (ujaran kebencian). Kritik itu baik adanya. Di dalamnya ada sumbangan ide bagi obyek kritik. Kritik diajukan bisa saja karena obyek kritikan memiliki kesalahan tertentu.

Kritik membetulkan kesalahan yang tampak dari pemikiran obyek kritik. Dengan kritik, kesalahan itu akan keluar dari rel kesalahannya. Maka, menerima kritik adalah langkah yang tepat untuk tidak terjerambab dalam kesalahan.

Kritik terujar dalam nada-nada dalil yang masuk akal. Masuk akal artinya diterima logika; akal sehat. Dalam kritik, peran rasio lah yang utama. Rasio menghasilkan argumen, bukan sentimen.


Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Alumni KAMMI Ramai-ramai Angkat Kartu Kuning untuk Jokowi

Hari-hari ini, esensi kritik itu diabaikan, bahkan dikubur dalam-dalam oleh sebagian kalangan. Yang terjadi sebaliknya: kritik disamaratakan dengan ujaran kebencian. Kritik yang tajam, tidak lagi dibalas dengan dalil-dalil cerdas. Yang tampak hanyalah caci maki publik terhadap yang memberi kritik.

Hal itu secara gamblang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Sebagai contoh, kritik publik terhadap Jokowi dalam kasus penolakan warga di Pegunungan Kendeng terhadap kebijakan pemerintah menghadirkan Pabrik Semen di Rembang.

Kritik itu justru dihantam balik dengan bully dan caci maki sebagian orang terhadap pihak yang melayangkan kritik. Kebijakan yang kontroversial itu pun tak disentuh publik untuk dibahas lebih dalam.

Padahal, dalam kasus itu, nyawa manusia justru menjadi tumbal gerakannya. Bu Patmi! Perempuan asal Pati yang meninggal di Jakarta setelah mengikuti rangkaian aksi di depan Istana Negara demi menolak kehadiran Pabrik Semen di Kawasan Pegunungan Kendeng.

Yang paling anyar, kritik Ketua BEM UI Zaadit Taqwa di Balairung Kampus UI, Depok sesaat setelah Jokowi berpidato di depan stakeholder kampus. Kritiknya sederhana: mengangkat buku berwarna kuning dan meniupkan pluit.

Itu cara kritik paling halus oleh kelompok sekelas mahasiswa. Sebut saja itu aksi kritik teaterikal di hadapan presiden.

Apa yang terjadi setelahnya? Zaadit justru dibuka timelinenya. Diuber dan diumbar rekam jejak digitalnya, disebut-sebut berafiliasi dengan parpol tertentu, diungkit masa lalunya. Hal-hal itu semestinya tidak terjadi jika kritik Zaadit dianggap biasa: kritik mahasiswa terhadap presidennya.

Pak Jokowi itu pejabat publik. Jabatannya tidak impersonal. Bukan milik privat. Jabatan publik artinya jabatan itu dipangku setelah mendapat mandat demokrasi dari pemilih, dari warga negara. Di pundaknya, Jokowi mengemban misi publik, misi warga negara.

Maka, sebagai pejabat publik, kritik-apapun bentuk dan caranya-wajib diterima dengan gagah perkasa. Kritik publik mesti dijawab dengan dialog berisi dalil-dalil logis agar menemukan solusi bersama; diterima oleh semua.

Demokrasi modern memberi ruang seluas-luasnya agar kritik dibangun secara terus menerus. Hanya dengan berani menerima kritik, seorang pemimpin dapat betul-betul menjadi leader, bukan dealer!

Ditulis oleh: Patrick Langga

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Kartu Kuning dan Merah untuk Jokowi, Anis Matta: Jangan Terlalu Serius

Halaman: 
Admin : Aurora Denata