logo


Soal Pasal Penghinaan Presiden, Pengamat: Sebaiknya Dihentikan Sekarang

MK merupakan merupakan the guardian of constitution. Jika pembahasan Pasal 134 ini dilanjutkan, maka DPR dinilai abai terhadap putusan MK.

3 Februari 2018 14:18 WIB

Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti
Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pembahasan Pasal 134 dalam revisi UU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah dan termasuk penyerangan kepada Presiden dan Wakil Presiden diharapkan untuk segera dihentikan.

Pasalnya, pasal 134 ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 dalam surat putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dengan putusan itu maka Pasal 134 itu dinilai inkonstitusional.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2).


Viral! Aksi Wakil Bupati Tolitoli Ngamuk dan Berantem dengan Bupatinya

"Sebaiknya, kalau bisa dihentikan, hentikan saja sekarang. Banyak pasal yang dinegosiasikan dengan cara-cara yang menurut saya dangkal, tidak membahas esensi hukum pidana itu," tegas Bivitri.

Menurut Bivitri, jika sebuah pasal telah ditetapkan oleh MK sebagai inkonstitusional maka tidak boleh dilegislasi ulang.

MK, kata Bivitri, merupakan the guardian of constitution. Jika pembahasan Pasal 134 ini dilanjutkan, maka DPR dinilai abai terhadap putusan MK.

Bivitri menambahkan, di beberapa negara pasal penghinaan terhadap kepala negara ini tak lagi digunakan. Biasanya pasal ini diterapkan di negara-negara dengan sistem monarki. Tapi dari berbagai negara di dunia yang masih menerapkan sistem monarki, hanya Thailand yang masih menerapkan pasal ini.

Kata Mahfud MD Soal Pasal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas