logo


KPK Buka Kemungkinan Ambil Alih Kasus Reklamasi dari Polda Metro Jaya

Perihal reklamasi, nantinya akan menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dari Polda Metro Jaya.

31 Januari 2018 01:15 WIB

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COMKasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pulau reklamasi teluk Jakarta saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, KPK ada kemungkinan untuk mengambil alih.

Kasus itu juga menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Jika sesuai dengan pasal 50 UU KPK, maka kata Juru Bicara lembaga antirasuah, Febridiansyah, kasus tersebut dapat dialihkan ke KPK.

"Penanganan kasus oleh polisi, jaksa oleh KPK sebenarnya memungkinkan. Kalau ada persinggungan atau misal objek yang sama atau pihak yang sama, maka mengacu pada pasal 50 UU KPK," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).


Soal Demo Sopir Angkot, Anies: Penataan Tanah Abang Jangan Dipolitisasi

Hingga saat ini, menurut Febri, KPK masih berfokus pada pengembangan penyelidikan.

"Kita masih terus menangani perkara ini, karena dalam penyelidikan tidak sebentar. Kita harus pastikan bahwa bukti permulaan itu sudah ada," terangnya.

Hadapi Praperadilan Fredrich Yunadi, KPK: Bukti Kita Kuat

Halaman: 
Penulis : Ratna Wilandari