logo


Komisi VII DPR RI Ingatkan Pemerintah Agar Hati-hati Soal Divestasi Saham Freeport

Kurtubi menjelaskan bahwa perusahaan Rio Tinto Plc ini sebenarnya bukan sebagi pemegang kontrak karya dengan pemerintah republik Indonesia.

26 Januari 2018 21:21 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi (kedua dari kanan), di Hotel Oria, Jakarta, Rabu (26/4).
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi (kedua dari kanan), di Hotel Oria, Jakarta, Rabu (26/4). Jitunews/Garry Talentedo Kesawa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi menyatakan bahwa proses Divestasi Freeport menjadi ribet dan berbelit-belit.

Hal ini diketahui pada bulan Agustus 2017 lalu telah dicapai kesepakatan dengan CEO- PT FI bahwa pihak Indonesia akan mendapatkan 51% saham, namun dalam perkembangannya seperti yang dilaporkan oleh Mentri ESDM kepada komisi VII DPR, bahwa proses divestasi 51% akan ditempuh lewat pembelian Participating Interest 40% dari Perusahaan RIO TINTO Plc.

Kurtubi mengatakan proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit itu sebaiknya dikembalikan oleh pemerintah sesuai Kontrak Karya dengan Freeport yang akan selesai Tahun 2021. Tanpa harus keluar uang untuk membeli saham.


Jonan Ragukan Antam Kelola Tambang Bawah Tanah Freeport, Alasannya Ini

“Kami menghargai upaya pemerintah untuk mendapatkan saham mayoritas 51% dari PT Freeport Indonesia. Tapi saya menyampaikan saran kepada pemerintah agar lebih berhati-hati jika proses divestasi dilakukan lewat pembelian Participating Interest Rio Tinto,” ujar Kurtubi di Jakarta, Jumat (26/1).

Kurtubi menjelaskan bahwa perusahaan Rio Tinto Plc ini sebenarnya bukan sebagai pemegang kontrak karya dengan pemerintah republik Indonesia. Padahal yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang kontrak karya, yakni PT FI.

“Jangan sampai pemerintah "terbawa" oleh skenario PT FI yang terkesan masih "tidak rela" untuk melepaskan sahamnya 51% kepada pihak Indonesia. Ini tentu bisa merugikan Indonesia,” tuturnya.

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa Kontrak Karya PT FI akan habis pada tahun 2021, yang hanya tinggal 3 tahun lagi. Sebab itu dia menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan dan tidak melanjutkan proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-belit ini.

Lagipula, kata Kurtubi, semestinya memang harus kembali ke kontra karya seperti semula di mana pemerintah menghormati Kontrak Karya PT FI sampai selesainya Kontrak Karya tahun 2021. Dimana hal ini sejalan dengan UU Minerba No.4/2009 yang masih mengakui Kontrak Karya hingga selesainya kontrak. Setelah tahun 2021 ex Kontrak Karya PT FI akan otomatis menjadi 100% milik Indonesia.

“Setelah Tahun 2021 bisa saja Negara/Pemerintah sebagai pemilik lewat BUMN Tambang melakukan kerjasama khusus atau bentuk lain dengan PT FI. Dimana kendali Operator Utama berada di tangan BUMN Tambang. Yang pasti tidak lagi dalam bentuk Kontrak Karya,” tukasnya.

Kurtubi Minta Pemerintah Hentikan Kontrak Karya Freeport di 2021

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Ratna Wilandari