logo


Dadang Sebut SK Menkumham Kubu OSO Tidak Sah

Dadang Rusdiana meyakini bahwa OSO telah melakukan intervensi kepada Yasonna dalam penerbitan SK tersebut.

19 Januari 2018 15:56 WIB

Politisi partai Hanura Dadang Rusdiana (kiri) dan politisi PDIP Adian Napitupulu (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Seteru Panas Pilkada DKI, Siapa Kuat?" di Jakarta, Kamis (29/9).
Politisi partai Hanura Dadang Rusdiana (kiri) dan politisi PDIP Adian Napitupulu (kanan) saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Seteru Panas Pilkada DKI, Siapa Kuat?" di Jakarta, Kamis (29/9). Jitunews/Bayu Erlangga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengakui kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO). SK yang bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 itu diketahui ditandatangani Yasonna pada hari ini, Rabu, 17 Januari 2018.

Wasekjen Partai Hanura kubu Ambhara atau kubu Sarifuddin Sudding, Dadang Rusdiana meyakini bahwa OSO telah melakukan intervensi kepada Yasonna dalam penerbitan SK tersebut.

“Kalau itu pasti, kalau Pak OSO sebagai Ketum telepon ke sana kepada Menkumham baik sebagai Ketua DPD RI maupun Wakil Ketua MPR RI, tapi kan nggak boleh begitu. Jadi sesuatu harus ditempatkan yang benar dari sisi hukum bukan sisi kepentingan politiknya,” ujar Dadang di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (19/1).


Yasonna 'Digarap' KPK, Pengamat: Jokowi Harus Bersihkan Menteri yang Belepotan Kasus Hukum

Dadang mengatakan bahwa SK yang diberikan oleh Menkumham kepada Partai Hanura kubu Oso tidak sah, pasalnya tidak melibatkan dewan pembina Partai Hanura, Wiranto.

“Jadi saya mengajak kawan-kawan kubu sana (OSO) baca AD/ART dan lihat posisi ketua dewan pembina apakah keputusan melalui Oso itu melibatkan dewan pembina atau tidak,” tuturnya.

Selain itu, kata Dadang, dengan tidak dilibatkan Wiranto di dalam SK tersebut, maka SK itu tidak dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk melakukan tindakan organisasi.

“Jadi DPP itu yang dibentuk itu oleh pak OSO tidak punya kewenangan organisasi untuk melakukan apapun, jadi cacat,” pungkasnya.

Demo di Depan Istana, KOMPAS Desak Jokowi Copot Yasonna

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar, Vicky Anggriawan