logo


Menyoal Lambannya Penyelesaian Kasus-Kasus Lingkungan

Dalam beberapa hari belakangan ini sebuah media nasional mengangkat isu terkait pencemaran DAS Citarum yang berada pada level sangat kritis.

6 Januari 2018 16:15 WIB

Sumber gambar : www.bengkeltips.wordpress.com
Sumber gambar : www.bengkeltips.wordpress.com
dibaca 1231 x

Oleh : Cocon, S.Pi, M.Si

Dalam beberapa hari belakangan ini sebuah media nasional mengangkat isu terkait pencemaran DAS Citarum yang berada pada level sangat kritis. Bukan hanya mengancam ekosistem DAS, cemaran juga mengancam keselamatan jiwa karena faktanya akumulasi logam berat juga ditemukan pada komoditas pangan yang di tanam masyarakat di sekitar DAS.

Penulis rasa kasus ini merupakan tragedi. Ya. Penulis menyebutnya sebagai tragedi, karena jelas mengancam keberlanjutan mahluk hidup, manusia utamanya. Ironisnya lagi, tragedi itu justru nampak jelas dipelupuk mata kita termasuk para pemangku kebijakan dan terus berjalan selama bertahun-tahun hingga detik ini.


Jedunn Mulai Disel di Rutan Pondok Bambu Hari Ini

DAS Citarum hanya satu dari ratusan bahkan ribuan kasus lingkungan hidup yang berujung pada konflik horisontal, dan lagi-lagi masyarakat kecil menjadi korban. Tak ada keadilan, karena nyaris penyelesaian masalah mandeg bahkan kalaupun ada keputusan selalu melukai rasa keadilan masyarakat. Alasannya beragam dan klasik : "lemah dalam pembuktian fisik".. apalagi kasus-kasus tersebut hampir secara umum menghadapkan perusahaan besar vs kelompok masyarakat.. ya, layaknya Buaya vs Cicak. Tak berimbang..!!

Penulis tak menampik bahwa dalam kontek kasus lingkungan hidup selalu berhadapan antara kepentingan Ekologi vs Ekonomi. Tak perlu disampaikan siapa yang menang? Karena kita sama sama tahu, dan sudah jadi rahasia umum. Fenomena ini terus bergulir dan menjadi preseden buruk hingga kini.

Liat, kasus seperti reklamasi teluk Jakarta, kasus pembangunan pabrik semen di pegunungan kendeng Rembang, kasus tambang batu bara vs petambak dan masih banyak yang lainnya. Penyelesaian berlarut-larut. Ada yang bilang kasus terlalu rumit dalam pembuktian. Ya, betul memang rumit, penuh liku-liku karena memang dibuat rumit. Alasannya apa? Ya tadi perang kepentingan Ekonomi vs Ekologi. Tak menampik, jelas sikap anthroposentris sangat mendominasi dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan.

Apa yang disampaikan Prof. Sonny Keraf dalam bukunya "Etika Lingkungan Hidup" seharusnya membuka mata dan mata hati kita bahwa alam juga punya hak asasi layaknya kita manusia yang katanya berakal.

Melihat berbagai fenomena di atas, mestinya kita harus sadar sesadar- sadarnya bahwa masalah lingkungan ini telah mencapai titik nadir, dan sudah menjadi masalah global. Sumber daya alam dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Maka dalam pengelolaannya harus ada etika. Indonesia sebagai basis sumber daya alam harus segera diselamatkan dengan merubah pola pola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan arif dan bertanggungjawab. Jika tidak, hancurlah harapan bangsa ini ke depan.

Urgensi Pengadilan Khusus Lingkungan

Suatu ketika saat penulis mengikuti paparan Prof. Adji Samekto Guru Besar Fakultas Hukum Undip Semarang, beliau sampaikan pentingnya Indonesia membentuk lembaga peradilan khusus yang bersifat ad-hoc yakni Pengadilan Khusus Lingkungan sebagaimana Pengadilan Tipikor.

Penulis rasa sangat tepat dengan melihat urgensi saat ini. Femonena kasus-kasus lingkungan yang terus meningkat, disisi lain penyelesaian yang berlarut-larut, keputusan yang tak objektif dan tidak berkeadilan. Faktanya, kasus-kasus lingkungan hampir seluruhnya berujung pasa penyelesaian secara perdata, padahal ranah pidana sangat terbuka terlebih menyangkut pada ancaman keselamatan mahluk hidup termasuk manusia.

Masalah lainnya, kasus lingkungan yang ditangani peradilan umum justru berbuntut pada penyelesaian yang tidak objektif karena hakim-pun tak memahami pengetahuan terkait lingkungan.

Maka, memang sudah saatnya ada kamar khusus untuk penanganan kasus lingkungan, dengan hakim-hakim yang betul profesional dan memiliki spesifikasi di bidang hukum lingkungan.

Peraturan perundangan yang menyangkut SDA dan lingkungan sebenarnya sudah cukup komprehensif, namun lagi-lagi dalam implementasi harus kembali dibenturkan antara regulatory planning (aturan) vs discretion planning (kebijakan pemangku kepentingan). Ironisnya, aturan bisa dikalahkan oleh kebijakan sesaat demi kepentingan ekonomi.

Mari, untuk para pemangku kebijakan sudah saatnya mengedepankan affirmative policy untuk kepentingan SDA dan lingkungan Indonesia yang berkelanjutan.

Awasi dan Tegakkan hukum dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Industrialisasi memang penting untuk genjot pertumbuhan ekonomi, tapi Industri yang harus mengedepankan proses produksi bersis, ramah lingkungan dan bertanggungjawab. Tidak seporadis dan seolah tanpa merasa bersalah dengan apa yang dilakukan.

Ingat, Indonesia selalu menggaungkan sustainable development dalam pendekatan pembangunan dan menyepakati implementasi SDGs (sustainable development goals), dimana dari 17 aspek, lingkungan memiliki porsi besar untuk jadi fokus perhatian.

Edukasi masyarakat agar sadar lingkungan sembari memberikan akses fasilitas agar mereka hidup layak. Jika belum sadar juga, maka penegakan adalah langkah tepat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membentuk karakter masyarakat yang mampu mengatur diri sendiri.

Penulis adalah Pemerhati Lingkungan, Kolumnis, domisili Jakarta.

Alumni Megister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

Ditulis oleh: Cocon, S.Pi, M.Si

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Duh, Susahnya Bikin Patung Cristiano Ronaldo

Halaman: 
Admin : Ratna Wilandari