logo


Ramai-Ramai Membenahi Saluran Irigasi di 2015

Saluran irigasi itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas padi di Indonesia

2 Januari 2015 09:56 WIB

pembangunan irigasi
pembangunan irigasi

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sejak menjadi Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi langsung mencanangkan program swasembada pangan. Banyak yang menyangsikan swasembada tercapai dalam tiga tahun apalagi dengan kondisi saluran irigasi yang sudah puluhan tahun tidak terurus.

Meski demikian, Jokowi sudah menganggarkan Rp 8,6 triliun untuk merehabilitasi saluran irigasi. Presiden Jokowi menganggap kalau saluran irigasi itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas padi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, ada tiga juta hektar sawah irigasi yang disiapkan termasuk pembukaan lahan sawah baru satu juta hektar.

Dengan target seperti itu Presiden Jokowi pun mengajak Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Men-PU Pera) agar bisa mewujudkan target tersebut.


Kontroversi Ganda Jokowi Dalam Pergantian di TNI dan BIN

Berdasarkan data Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) sepanjang tahun 2010 hanya 48% jaringan irigiasi dalam kondisi baik. Sisanya sebanyak 52 % dalam kondisi rusak. Dari data tersebut bisa dibilang sebanyak 32% atau sekitar 2,3 juta hektar sawah dikelola oleh pusat. Sekitar 0,25 juta hektar dalam kondisi rusak sementara 2,05 juta hektar dalam kondisi baik

Sedangkan jaringan irigasi yang berada di daerah totalnya mencapai 4,9 juta hektar atau sekitar 68%. Dari jumlah itu sekitar 2,6 juta hektar sawah rusak sedangkan 2,3 juta hektar dalam kondisi baik.

Ketua KTNA Winarno Tohir menyebutkan lahan baku sawah termasuk kategori sawah irigasi dan sawah lainnya totalnya mencapai 7,7 juta hektar. Bila rata-rata ditanam 2 kali maka luas panennya mencapai 15,4 juta hektar. "Namun yang baru bisa ditanam itu lahannya mencapai 13,8 juta hektar lahan," katanya.

Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kemen PU dan Pera Widiarto menyebutkan bahwa ada sekitar 1,8 juta hektar sawah beririgasi  rawa. Sedangkan sisanya sebesar 7,7 juta hektar merupakan sawah beririgasi permukaan yang meliputi bendungan, irigasi tanah dan irigasi pompa.

Dari jumlah itu kondisi yang irigasi yang rusak sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam tiga level. Pertama dengan kerusakan ringan sebesar 10 %, kedua keruskakan sedang 20 % dan kerusakan berat 40 %. Dari tiga kategori itu parahnya irigasi di Indonesia berkategori rusak berat hingga 50 %.

Rusaknya saluran irigasi ini juga membuat Ketua KTNA Indonesia Kabupaten Bandung, Nono Sambas gundah. Di Kabupaten Bandung jumlah saluran irigasi yang rusak mencapai 50 % untuk irigasi yang mengandalkan bendungan.

"Siapa bilang kondisi irigasi teknis dalam keadaan baik? Justru sebaliknya, irigasi di Kabupaten Bandung itu lebih dari 50 persennya rusak," katanya.

Kerusakan irigasi di Bandung membuat petani kesulitan mendapatkan air. Mereka kesulitan untuk mengadukan masalah tersebut kepada instansi terkait dalam hal ini Pemprov Jabar. Pasalnya setiap kali mengadu jawaban yang diterima petani adalah bukan kewenangan desa atau dinas tapi kewenangan propinsi.

Menurut Nono, gerakan swasembada  pangan jangan hanya menjadi slogan semata tanpa memperhatikan dan merawat alat produksi pertanian seperti irigasi. Apalagi di beberapa titik irigasi juga banyak berdiri bangunan liar. Harusnya bangunan tersebut ditertibkan agar persediaan air untuk pertanian bisa terjaga.

Di Jawa Tengah saluran irigasi yang rusak mencapai 67 %. Bahkan kategorinya termasik dalam kondisi yang rusak parah. Hal ini menjadi ironis mengingat Jawa Tengah adalah lumbung produksi padi nasional. Tahun lalu saja produksi padi Jawa Tengah mencapai 10,2 juta GKG.

“Yang menjadi persoalan saat ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku tidak memiliki anggaran untuk mengelola jaringan irigasi pertanian,” kata Kasubag Program Dinas Pertanaman Ketahanan Pangan dan Hortikultura Propinsi Jateng Bimo Santoso

Menurutnya, irigasi di Jawa Tengah masih mengandalkan curah hujan. Pemerintah propinsi tidak punya anggaran untuk memperbaiki irigasi sehingga dia mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan dana untuk membiayai pemeliharaan irigasi. Adanya infrastruktur pertanian itu akan menjamin teralirinya sumber daya air ke persawahan.

"Terus terang kita tidak mampu. Investasinya mahal sekali. Dalam kondisi tertentu, merawat waduk itu sama biayanya membangun waduk baru," ujarnya.

Bimo memperkirakan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian itu mampu mencapai Rp 178 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi perbaikan irigasi di 30 kabupaten/kota.

"Tapi anggaran ratusan miliar itu sifatnya untuk perbaikan saja, setidaknya mampu berfungsi kembali hingga 10 tahun ke depan. Besarnya investasi jaringan sumber daya air pertanian juga berlaku sama dengan negara-negara lain," terangnya.

Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan dan Andalan (KTNA) Munaji menambahkan, makin berkurangnya ketersediaan air irigasi serta terjadinya kerusakan jaringan irigasi menjadi masalah besar pertanian nasional. Besarnya anggaran yang dikucurkan harus dikritisi. Pasalnya, kerap kali ditemukan jaringan irigasi pertanian sudah kembali rusak.

KTNA mengusulkan keterlibatan organisasi tani baik pelaksanaan hingga monitoring pembangunan irigasi. "Kita melihat di suatu desa, ada jaringan irigasi yang rusak kembali padahal belum lama dibangun," terangnya.

Berkaca dari hal itu Penasehat Komunias Petani Pantura Jawa Barat Yoyo Suparyo menyebutkan bahwa selain perbaikan saluran irigasi yang tidak kalah pentingny adalah menjamin adanya pasokan air. Kondisi yang ada saat ini sedimen irigasi susah terlalu berat. "Bila petani biasanya sanggup menanam dua kali dalam setahun maka kini mereka hanya sanggup menanam satu kali dalam setahun," katanya.

Kondisi musim hujan seperti sekarang ini bisa membuat lahan sawah kebanjiran karena kelebihan air. Sebaliknya di musim kemarau pasokan air tidak ada karena kekeringan. Dan selama ini sumber air irigasi yang utama ada di waduk dan sungai. Sekitar 11 % dialiri air dari waduk dan 89% dialiri dari sungai.

Karena itu Kemen PU dan Pera akan berupaya meningkatkan kapasitas volume tampung waduk hingga akhir 2019 sekitar 3 miliar meter kubik per tahun. Jokowi juga menargetkan pembangunan 65 waduk baru dalam lima tahun. Dari jumlah itu sekitar 16 waduk on going.

Winarno Tohir menyebutkan tambahan pembangunan waduk bisa berdampak positif pada produksi padi sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dari 100 menjadi 250  bahkan bila mungkin IP 300 yang akan meningkatkan luas panen dan peningkatan produksi.

"Tentu saja bila program perbvaikan irigasi dilaukan dengan betul maka akan ada tambahan 300 ribu hektar kalau saja IP nya bsia meningkat menjadi 300 maka luas panen akan bertambah," katanya.

Berdasarkan data KTNA sebaran daerah irigasi ada di daerah Sumatera 1,9 juta hektar atau 26%, Kalimantan 480 ribu hektar atau 6,6%, Sulawesi 1 juta hektar atau 14,13 %, Maluku 152 ribu hektar atau 2,11%, Papua dan Papua Barat 39 ribu hektar atau 0,55%, Jawa 2,8 juta hektar atau 39 %, Bali dan Nusa Tenggara 29 ribu hektar atau 8,7 %.

Secara umum pembangunan sawah irigasi baru itu setidaknya dibutuhkan Rp 50 juta sampai Rp 60 juta per hektar. Sedangkan untuk perbaikan butuh biaya Rp 10 juta per hektar. Pemerintah suah menganggarkan Rp 8,6 triluhn untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi. Dana tesebut tentu akan dibagi menjadi buat pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerahg melalui dana alokasi khusus.

 

 

Jangan Beli Kapal Luar Negeri, di Sini Juga Ada

Halaman: 
Penulis : Ali Hamid
 
×
×