logo


Fadli Zon Sebut Wajah Politik 2017 Dipengaruhi Pilkada DKI

Melalui akun Twitternya, Fadli menilai dunia politik di Indonesia sepanjang 2017 ramai dengan isu yang tidak menyenangkan

28 Desember 2017 18:18 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COMPlt Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebut penghujung tahun seperti sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan refleksi atas kehidupan politik di tahun 2017. Melalui akun Twitternya, Fadli menilai dunia politik di Indonesia sepanjang 2017 ramai dengan isu yang tidak menyenangkan.

"Saya menilai, ada beberapa kata kunci yang telah meramaikan jagat politik Indonesia sepanjang 2017, yaitu hoax, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas. Semuanya bukanlah isu yang menyenangkan," seperti yang dikutip dari @fadlizon pada Kamis (28/12).

Menurutnya, wajah dunia politik sepanjang tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI. Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoax. Kemudian oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional.


PDIP Siapkan Tiga Opsi Khusus untuk Pilgub Jabar

"Sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat kita berkaca diri," ujarnya.

Dia menyebut politik identitas erat kaitannya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat. Fadli mengatakan mengekploitasi kekhawatiran tidak berguna, bahkan harusnya lebih bertanya apa yang membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini.

"Sejak awal saya berpandangan jika perbenturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan semata sebagai persoalan sektarian versus kebhinekaan," katanya.

Fadli lalu meminjam analisisnya Inglehart dan Norris mengenai populisme biasanya berkembang karena dua faktor, yaitu kesenjangan ekonomi dan terjadinya benturan kebudayaan

"Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tp karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial," ujarnya.

Fadli menilai ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo.

Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Maka dari itu, masalah ketimpangan ekonomi ini tidak bisa diabaikan begitu saja.

Di luar soal ekonomi, Fadli menyebut benturan kultural juga bisa jadi pemicu munculnya populisme.

"Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan ini," 

"Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta jg adalah sebuah tempat yg memiliki identitas dan jejak historis yg panjang," lanjutnya.

Ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan entah secara sengaja maupun tak sengaja dicoba untuk dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yg lama, Fadli mengatakan akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut.

"Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi," sebutnya.

Menurutnya, cara untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik. Termasuk politik tata ruang, yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yg selama ini termarjinalkan.

Memasuki tahun politik, pemerintah diharapkan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. 

"Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yg turut mengeruhkan suasana," ujarnya.

Fadli lalu mencontohkan kasus Saracen yang disebutkan adalah kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial. Bahkan masyarakat menanggapinya dengan heboh.

"Sayangnya, sebagaimana yang bisa kita baca dari proses peradilan yang tengah berjalan, tuduhan-tuduhan polisi yang bombastis tadi tak ada yang masuk dalam dakwaan jaksa," tuturnya.

Artinya, tuduhan-tuduhan tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan. Fadli berharap agar ke depannya Polri bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat.

Menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma. Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas.

Apresiasi Kinerja Politik Jokowi, PPP Beri Nilai A

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata