logo


Arief Hidayat Sebut LGBT Harus Diatur dalam KUHP

Hal tersebut disampaikan ketika menafsirkan Pasal 292 KUHP dalam putusan yang dimohonkan Euis Sunaryati

14 Desember 2017 19:43 WIB

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COMKetua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat menyebut perilaku homoseks merupakan tindak pidana dan harus diatur dalam KUHP. Namun pernyataannya kalah oleh 5 hakim konstitusi lainnya.

Hal tersebut disampaikan ketika menafsirkan Pasal 292 KUHP dalam putusan yang dimohonkan Euis Sunaryati. Pasal tersebut hanya memidana perilaku homoseks orang dewasa dengan anak-anak, perilaku homoseks sesama orang dewasa bukanlah kejahatan. Arief tidak sepakat dengan KUHP tersebut.

"Secara historis, pencantuman unsur objektif 'anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama' dalam pasal a quo jelas merupakan 'kemenangan' kaum homoseksual dan sebagian anggota Tweede Kamer Belanda yang memang afirmatif terhadap praktik homoseksualitas," kata Arief dalam sidang di gedung MK, Kamis (14/12).


Datangi DPR, Arief Hidayat Bantah Lakukan Lobi Agar Dapat Kembali Jabat Hakim MK

"Padahal praktik homoseksualitas jelas merupakan salah satu perilaku seksual yang secara intrinsik, manusiawi, dan universal sangat tercela menurut hukum agama dan sinar ketuhanan serta nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (living law)," sambungnya.

Pendapat Arief diamini oleh hakim konstitusi Anwar Usman, Aswanto, dan Wahidudin Adams. Arief berpendapat bahwa kata 'dewasa', frasa 'yang belum dewasa', dan frasa 'yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa' dalam Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dengan demikian, UUD 1945 tidak boleh membiarkan kebebasan absolut setiap orang untuk berbuat semata-mata menurut kehendaknya, terlebih lagi dalam hal perbuatan tersebut jelas mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan," kata Arief.

Maka dari itu, bilamana UUD 1945 bersinggungan dengan nilai agama, UUD 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan (godly constitution) harus menegaskan jati dirinya sebagai penjamin freedom of religion dan bukan freedom from religion.

"Sehingga segala kepastian hukum dalam bentuk norma undang-undang yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan bahkan bertentangan dengan nilai agama serta sinar ketuhanan haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Arief.

Komisi II: Fit and Proper Test Arief Hidayat Sesuai Aturan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
xxx bf videos xnxx video hd free porn free sex