logo


Reklamasi Jakarta Diusut Polda Metro Jaya, Luhut: Itu Urusan Anies

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya kini tidak lagi mengurusi proyek reklamasi.

11 November 2017 08:38 WIB

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Luhut Binsar Pandjaitan.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman), Luhut Binsar Pandjaitan. JITUNEWS/Johdan A.A.P

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Polda Metro Jaya tengah memeriksa sengkarut yang berkaitan dengan proyek reklamasi teluk Jakarta. Polisi menyasar besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lahan proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pulau C dan D yang diduga bermasalah.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya kini tidak lagi mengurusi proyek reklamasi.

Reklamasi teluk Jakarta, kata Luhut, kini telah menjadi kewenangan urusan Gubernur DKI Anies Baswedan.

"Urusan gubernur sudah itu," ujar Luhut di kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Luhut beralasan, pasca amdal diterbitkan pemerintah pusat, proyek tersebut telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Saya enggak urusin itu lagi," kata Luhut.

Luhut menegaskan, perannya di proyek reklamasi telah selesai. Alasan tersebut membuat Luhut tidak ingin ikut campur di proyek itu lagi.

"Saya sudah selesai dengan tugas saya," ungkap Luhut.

NJOP pulau reklamasi C dan D hanya ditetapkan Rp 3,1 juta per meter oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta.

Namun dari hasil penelusuran Polda Metro Jaya seharusnya NJOP mencapai Rp 25 sampai 30 juta untuk dua pulau tersebut.

PT Kapuk Naga Indah sebagai pengembang pulau C dan D bisa mendapatkan HGB setelah menyetor NJOP sebesar Rp 200 miliar.

Diduga Adanya Korupsi di Reklamasi, Anies: Tidak Ada Tanggapan Khusus

Halaman: 
Penulis : Marselinus Gunas