logo


Pemerintahan Diminta Berikan Kepercayaan Pengelolaan Dana ADD dan DD kepada Kades

Sudarso meminta kepada Pemerintah memberikan kepastian hukum yang jelas tentang anggaran dana desa dan anggaran dana desa

5 November 2017 23:25 WIB

Jitunews/Ngadri

KUBU RAYA, JITUNEWS.COM - Kepala Desa Pinang Dalam, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sudarso meminta kepada Pemerintah memberikan kepastian hukum yang jelas tentang anggaran dana desa dan anggaran dana desa.

Menurut Sudarso, walaupun Desa Pinang Dalam tidak diberi anggaran dari pemerintah melalui anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD), desa Pinang Dalam masih mampu mengelola desa sendiri, "Tapi itu semua juga tergantung siapa kadesnya," ucapnya kepada Jitunews.com, Minggu (5/11).

Lebih lanjut, Sudarso menuturkan, "Kalau pemerintah Kabupaten dan pusat tidak percaya mari kita sama sama buktikan, Desa pinang Dalam, akan lebih makmur masyarakatnya dan yang duduk di pemerintah dan Pemerintahan," ujarnya.


Gubernur Kalbar: Kades Harus Kelola Dana ADD dengan Benar

"Sejak terbitnya Peraturan Bupati Kubu Raya Tahun 2017, Tentang laporan penggunaan dana desa hingga saat ini pencairannya menjadi terkendala, karena didalam Perbup tersebut ada pos untuk anggaran yang ditambah, sehingga, ada program yang harus dipending dan dikurangi," ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali belum bisa dikonfirmasi.

Presiden Jokowi Ingin Dana Desa Digunakan untuk Proyek Padat Karya

Halaman: 
Penulis : Ngadri, Aurora Denata