logo


Pengendalian Impor untuk Kedaulatan Pangan Sangat Tepat

Gandhi menilai, produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah

3 November 2017 16:59 WIB

Petani Desa Mandalasari, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat memegang hasil panen padi hibrida.
Petani Desa Mandalasari, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat memegang hasil panen padi hibrida. Jitunews/Latiko A.D

BOGOR, JITUNEWS.COM - Kebijakan pangan Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam mengendalikan impor untuk wujudkan ketahanan sekaligus kedaulatan pangan dinilai tepat. Pasalnya, Indonesia dengan penduduk yang besar membutuhkan kedaulatan pangan.

“Indonesia memiliki penduduk 262 juta jiwa membutuhkan pangan yang amat banyak. Ketergantungan pada impor pangan beresiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan mengancam kedaulatan kebijakan pangan NKRI,” demikian diungkapkan Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, di Bogor, Jumat (3/11).

Lebih lanjut, Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB itu menegaskan, petani pangan Indonesia jumlahnya besar, kondisinya masih perlu dilindungi pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraanya.


Bahas Impor Pangan, Sejumlah Dubes Negara Sahabat Sambangi Kementan

“Sementara masih ada sekitar 10 persen rakyat termasuk kategori konsumen pangan miskin,” ujar dia.

Karena itu, Gandhi menilai, produktivitas pangan dan efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan adalah sebuah keharusan.

“Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya,” sebutnya.

“Jadi ini bukan semata soal kerja sama ekspor-impor yang saling menguntungkan, tetapi terkait yang lebih luas yaitu ketahanan dan kedaulatan pangan,” imbuhnya.

Faktanya, tegas Gandhi, pada negara-negara lain juga menjaga pangan dan melindungi petani dan rakyatnya sesuai rambu-rambu International Trade.

“Ya menurut saya, kita sambut baik atas saran positif seperti meningkatkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas, membenahi infrastruktur maupun pendampingan kepada petani,” ujarnya.

Saran-saran tersebut in-line dengan program-program yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Yakni membangun infrastruktur air dan lahan besar-besaran, mekanisasi pertanian, juga banyak penemuan teknologi bidang benih, bibit dan rekayasa teknik budidaya dan lainnya.

“Kebijakan pada era Pemerintahan Jokowi-JK ini sangat jelas, Negara hadir di tengah-tengah rakyat guna mewujudkan kedaulatan pangan. Apalagi ,Mentannya Andi Amran Sulaiman, wah sangat berkomitmen tinggi mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan rakyat. Amran-lah yang mendesain roadmap Visi Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045,” lanjut Ghandi

Dengan demikian, kata Gandhi, kebijakan Mentan Amran sangat tegas mengendalikan impor pangan. Indonesia bukan negara anti impor, bahkan senantiasa menjaga hubungan antar negara saling menguntungkan.

“Saya selalu mengikuti berita-berita selama ini, sehingga tahu persis kebijakannya. Impor dilakukan pas sesuai kebutuhan saja, bukan berdasar keinginan. Itu juga sesuai amanat Undang-Undang Pangan kita. Amran banyak membuat program terobosan guna menggenjot produksi tinggi untuk mencukupi konsumsi pangan,” bebernya.

Buktinya sejak 2016 sudah swasembada padi, cabai, bawang merah dan dan pada 2017 swasembada jagung.

“Bahkan ditargetkan maksimal pada tahun 2020 akan swasembada kedelai dan bawang putih,” tandas Gandhi.

Perlu diketahui, Kamis (2/11) kemarin, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R Donovan, mengkritik pembatasan impor yang dilakukan Indonesia terhadap produk makanan dan pertanian.

 

Masih Tingginya Impor Pangan, Ini Kata Pengamat

Halaman: 
Penulis : Riana